KILASJATIM. COM, Jakarta — Tepat dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan ketahanan pangan nasional menunjukkan hasil melalui peningkatan produksi beras dan jagung sepanjang 2025, pengadaan beras dalam negeri yang melampaui target pada 2026, serta penguatan cadangan pangan pemerintah. Langkah tersebut ditopang kebijakan harga gabah, pembangunan irigasi, dukungan sarana produksi, dan inovasi pertanian di berbagai wilayah Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi nasional sepanjang 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat 13,29 persen dari 53,14 juta ton pada 2024. Jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi mencapai 34,69 juta ton, bertambah 4,07 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Luas panen padi juga meningkat 12,69 persen menjadi 11,32 juta hektare.
Kinerja positif turut terlihat pada komoditas jagung. Menurut BPS, produksi jagung pipilan kering berkadar air 14 persen pada 2025 mencapai 16,16 juta ton, naik 6,74 persen dari 15,14 juta ton pada 2024. Hasil tersebut menjadi bagian dari penguatan pasokan bahan pangan dan pakan, sekaligus memperlihatkan pentingnya diversifikasi produksi di luar beras.
Bagi Presiden Prabowo, ketahanan pangan merupakan bagian dari daya tahan bangsa menghadapi ketidakpastian global dan perubahan iklim. Dalam sambutannya di Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, pada 19 September 2026, Presiden menyatakan,
“Alhamdulillah swasembada pangan sudah, cadangan pangan kita cukup,.” Presiden juga menekankan kesiapan pemerintah mengantisipasi risiko El Nino dan kekeringan.
Pada sisi penyerapan hasil panen, Perum BULOG melaporkan pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai 4.131.492 ton setara beras hingga 11 Oktober 2026. Realisasi tersebut setara 103,29 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton, sekaligus mencatatkan pengadaan tertinggi sepanjang sejarah BULOG. Capaian ini juga melampaui realisasi pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai 3.191.969 ton setara beras.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa keberhasilan melampaui target merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak di sentra produksi.
“Keberhasilan melampaui target ini menjadi bukti bahwa dengan kerja bersama, amanah Pemerintah dapat kita jalankan secara optimal,” ujar Ahmad Rizal dalam keterangan resmi BULOG pada 9 Oktober 2026.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya cadangan beras untuk menjaga akses pangan masyarakat.
“Stok kita di Bulog, hari ini masih ada 4,6 juta ton,” ujarnya saat meninjau penyaluran bantuan pangan di Pekanbaru, Riau, pada 17 September 2026. Untuk menjaga kepentingan petani, pemerintah juga mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui kebijakan pengadaan dalam negeri.
Di Jawa, produksi padi Jawa Timur mencapai 10,44 juta ton GKG dan Jawa Barat 10,23 juta ton GKG pada 2025, menjadikan keduanya penopang utama pasokan beras nasional.
Untuk mendukung produktivitas, Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang melayani sekitar 589.606 hektare pada 2025, serta menargetkan cakupan 750.000 hektare pada 2026.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, “Seluruh capaian ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan infrastruktur mendukung ketahanan pangan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.”
Modernisasi pertanian turut diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mendorong penggunaan Internet of Things (IoT) dan kecerdasan artifisial untuk membantu petani mengukur kondisi lahan dan mengelola pemupukan secara lebih tepat.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan teknologi harus hadir langsung menjawab kebutuhan masyarakat di sentra produksi. “Teknologi digital jangan hanya dinikmati di perkotaan, tetapi harus masuk ke desa-desa untuk mendukung program swasembada pangan Presiden,” ujar Meutya dalam keterangan resmi Kemkomdigi pada 6 Oktober 2026.
Kemkomdigi juga berperan memperkuat akses informasi publik mengenai program dan kebijakan pemerintah serta mendorong adopsi teknologi yang relevan bagi petani dan pelaku usaha pangan. (nov)
