KILASJATIM. COM, Surabaya – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Max Darmawan memaparkan kimerja APBN di Jawa Timur hingga 31 Agustus 2026 mencatat pendapatan negara yang mencapai Rp167,52 triliun, sementara realisasi belanja mencapai Rp85,41 triliun, atau tumbuh 8,89 persen dan terkontraksi 7,66 persen (yoy) dari Rp92,49 triliun pada periode sama tahun lalu.
Hal tersebut disampaikan Max Darmawan dalam Media Briefing Triwulan III 2026 di GKN Surabaya I, Rabu (16/9). Menurutnya capaian tersebut menunjukkan penerimaan negara di Jawa Timur masih terjaga seiring dengan aktivitas ekonomi di daerah. Dari sisi belanja, pemerintah pusat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp36,03 triliun.
Dari sisi penerimaan, pajak memberikan kontribusi Rp71,19 triliun atau 58,19 persen dari target APBN. Penerimaan pajak neto tersebut tumbuh 19,84 persen secara tahunan. Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp90,25 triliun. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp6,09 triliun atau telah mencapai 97,51 persen dari target.
Belanja tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintahan, mulai belanja pegawai dan operasional hingga pembangunan infrastruktur serta berbagai program prioritas. Realisasi belanja pemerintah pusat itu tumbuh 24,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Di kesempatan yang sama Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur Saiful Islam mencatat realisasi belanja negara sampai 31 Agustus 2026 mencapai Rp85,41 triliun terkontraksi karena alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun ini lebih sedikit sehingga berpengaruh terhadap belanja.
Realisasi belanja negara didorong oleh belanja pemerintah pusat atau belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp36,03 triliun dan TKD sebesar Rp49,37 triliun. Belanja K/L yang tumbuh signifikan sebesar 24,08 persen (yoy) dan merupakan 65,59 persen dari pagu Rp54,94 triliun mencerminkan akselerasi pelaksanaan belanja untuk mendukung program prioritas dan mendorong aktivitas ekonomi di Jawa Timur.
“Percepatan realisasi belanja didorong kebijakan pemerintah untuk mempercepat eksekusi belanja pada awal tahun anggaran termasuk terhadap program prioritas nasional seperti Sekolah Rakyat.
Selain belanja pemerintah pusat, APBN juga disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKD). Hingga Agustus 2026, realisasi TKD mencapai Rp49,37 triliun atau 75,73 persen dari pagu anggaran,” jelasnya.
Penyaluran TKD turut menopang berbagai layanan publik di Jawa Timur, termasuk sektor pendidikan. Anggaran tersebut mendukung Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 10,77 juta siswa, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk 2,23 juta siswa PAUD, program pendidikan kesetaraan bagi 178.552 siswa, serta pemberian tunjangan kepada 1,51 juta guru.
Selain pendidikan, APBN juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Realisasi subsidi hingga Agustus 2026 mencapai Rp10,39 triliun. Angka tersebut meningkat 43,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (nov)
