KILASJATIM.COM, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 79 pemerintah daerah (pemda) membutuhkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Berdasarkan hasil pemetaan Kemendagri, kebutuhan anggaran untuk memperkuat keuangan daerah tersebut diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.
Menurut Tito, tambahan dana itu bukan hanya untuk menutup kekurangan pembayaran gaji pegawai, tetapi juga memperbaiki kapasitas fiskal daerah agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
“Kalau hanya untuk belanja pegawai, kebutuhannya sekitar Rp 3,5 triliun. Namun untuk memperkuat kondisi keuangan daerah, kebutuhannya sekitar Rp 14 triliun,” ujar Tito di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Jakarta Pusat, Rabu (5/8).
Ia menambahkan, perhitungan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan menunjukkan kebutuhan anggaran bisa mencapai hampir Rp 20 triliun.
Hanya 79 Daerah yang Benar-Benar Butuh Bantuan
Tito menjelaskan, banyak pemerintah daerah mengajukan permintaan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat. Namun setelah APBD masing-masing daerah ditelaah, sebagian besar dinilai masih memiliki ruang fiskal melalui Dana Bagi Hasil (DBH) maupun efisiensi belanja.
Karena itu, Kemendagri menetapkan hanya 79 daerah yang benar-benar membutuhkan tambahan DAU karena tidak lagi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membayar belanja pegawai.
“Ada daerah yang sudah melakukan efisiensi, APBD sudah kami bedah, tetapi tetap tidak cukup. DBH juga tidak ada atau tidak mencukupi, sehingga perlu top up dari Kementerian Keuangan,” jelas Tito.
Luruskan Data 409 Daerah
Tito juga meluruskan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menyebut lebih dari 400 pemerintah daerah membutuhkan tambahan dana.
Menurutnya, angka 409 daerah tersebut merujuk pada daerah yang masih memiliki hak Dana Bagi Hasil (DBH) yang belum disalurkan pemerintah pusat, bukan daerah yang mengalami kesulitan membayar gaji pegawai.
“Yang 409 itu adalah daerah yang DBH-nya belum dibayarkan. Bukan berarti semuanya tidak mampu membayar belanja pegawai. Yang benar-benar membutuhkan tambahan DAU hasil pemetaan kami ada 79 daerah,” tegasnya.
Pemerintah kini masih mengkaji besaran tambahan anggaran yang akan diberikan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, sekaligus memastikan pelayanan publik dan pembayaran hak pegawai tetap berjalan tanpa kendala. (cit)
