KILASJATIM.COM, Bondowoso – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bondowoso mengungkapkan penyebab munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sekitar Rp580 juta pada tahun anggaran sebelumnya. Meski demikian, realisasi serapan anggaran tetap mencapai sekitar 92 persen dan seluruh program kerja dipastikan berjalan sesuai target.
Kepala Diskominfo Bondowoso, Dwi Wahyudi, menjelaskan bahwa Silpa tersebut bukan disebabkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana. Sisa anggaran muncul akibat sejumlah faktor administratif serta efisiensi dalam pelaksanaan belanja pemerintah.
Menurutnya, sebagian anggaran tidak terserap karena terdapat tenaga kontrak yang mengundurkan diri, berhenti bekerja, maupun lolos seleksi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selain itu, masih ada satu jabatan yang belum terisi serta sisa hasil penawaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Alhamdulillah seluruh program di Diskominfo berjalan sesuai rencana. Silpa sekitar Rp580 juta itu berasal dari honor tenaga kontrak yang mengundurkan diri, berhenti, atau lolos menjadi PNS maupun PPPK. Ada juga satu jabatan yang belum terisi serta efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa,” ujar Dwi.
Ia menegaskan, capaian serapan anggaran sebesar 92 persen menjadi bukti bahwa pelaksanaan program berjalan optimal, meski pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Diskominfo, lanjut Dwi, tetap berkomitmen menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung publikasi kegiatan pemerintah daerah, menyebarluaskan informasi pembangunan, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Kami terus berupaya meningkatkan kinerja, khususnya dalam publikasi dan penyebarluasan berbagai kegiatan pemerintah daerah agar informasi yang diterima masyarakat semakin luas dan berkualitas,” katanya.
Di sisi lain, Dwi mengakui alokasi anggaran untuk kerja sama dengan insan pers masih relatif kecil jika dibandingkan dengan sejumlah daerah lain. Bahkan, pada tahun anggaran 2026 besaran anggaran tersebut kembali berkurang akibat kebijakan efisiensi.
Meski begitu, persoalan tersebut telah menjadi perhatian Komisi I DPRD Bondowoso. Ia berharap pada tahun-tahun mendatang tersedia tambahan dukungan anggaran agar sinergi antara pemerintah daerah dan media massa semakin kuat dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.
“Ini sudah menjadi atensi Komisi I DPRD. Mudah-mudahan ke depan ada penambahan anggaran untuk kerja sama dengan insan pers sehingga publikasi pembangunan dan program-program pemerintah daerah dapat lebih maksimal,” pungkasnya.(wan)
