KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan proses penjaringan calon peserta didik Sekolah Rakyat (SR) Tahun Ajaran 2026/2027 masih terus berlangsung. Karena itu, data jumlah calon siswa yang beredar saat ini belum bersifat final karena tahapan pendataan, verifikasi, hingga penetapan masih dilakukan di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.
Khofifah mengatakan, proses penjaringan dilakukan oleh sumber daya manusia Program Keluarga Harapan (PKH) bersama Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten/kota. Seluruh pihak saat ini masih mengoptimalkan pendampingan agar kuota peserta didik, terutama di 18 Sekolah Rakyat permanen, dapat terpenuhi.
“Penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat masih terus berlangsung. Bersama SDM PKH dan Dinsos kabupaten/kota, kami terus melakukan pendampingan dan sosialisasi kepada keluarga calon siswa agar mereka memperoleh pemahaman yang utuh mengenai penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya konsep pendidikan berasrama,” kata Khofifah, Kamis (9/7/2026).
Menurut dia, pendampingan yang diberikan tidak hanya membantu calon peserta didik memenuhi persyaratan administrasi. Pemerintah juga memberikan penjelasan menyeluruh mengenai sistem pembelajaran, pola pengasuhan, pembinaan karakter, hingga berbagai fasilitas yang akan diterima siswa selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
Untuk memperkuat proses penjaringan, Kementerian Sosial juga menginisiasi kegiatan Open House Sekolah Rakyat. Melalui kegiatan tersebut, calon siswa beserta orang tua dapat melihat secara langsung sistem pendidikan yang diterapkan sekaligus mengenal perkembangan peserta didik di Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi sejak 2025.
Khofifah menjelaskan, Open House menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyaksikan berbagai capaian siswa, mulai dari peningkatan kemampuan akademik, pembentukan karakter, hingga tumbuhnya rasa percaya diri.
Selain itu, pengalaman para orang tua siswa yang telah merasakan manfaat program juga dibagikan kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi sekaligus membangun kepercayaan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan jumlah calon peserta didik masih terus berubah seiring proses penjaringan yang dilakukan di lapangan. Setelah seluruh tahapan selesai, pemerintah kabupaten/kota akan menetapkan secara resmi daftar siswa yang diterima.
“Kami optimistis jumlah tersebut akan terus bertambah seiring masih berlangsungnya proses penjaringan dan pendampingan,” ujar Restu.
Ia berharap kuota peserta didik telah terpenuhi saat memasuki tahapan cek kesehatan gratis, tes DNA, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dijadwalkan berlangsung pada 14–17 Juli 2026.
Pada Tahun Ajaran 2026/2027, Jawa Timur menargetkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 28 lokasi yang terdiri dari 18 sekolah permanen dan 10 sekolah rintisan. Total tersedia 179 rombongan belajar dengan daya tampung mencapai 5.370 peserta didik, meliputi 1.680 siswa SD, 1.860 siswa SMP, dan 1.830 siswa SMA.
Di sisi lain, 10 Sekolah Rakyat rintisan yang telah beroperasi sejak tahun lalu tetap melanjutkan proses pembelajaran pada tahun ajaran baru. Kesepuluh sekolah tersebut saat ini menampung total 852 siswa yang tersebar di Lamongan, Ponorogo, Probolinggo, Bangkalan, Sumenep, Pamekasan, Bojonegoro, Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Mojokerto.
Dinsos Jawa Timur menegaskan hingga kini belum ada penetapan resmi mengenai daftar peserta didik Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027. Jumlah siswa yang diterima masih berpotensi berubah mengikuti proses penjaringan, verifikasi, dan penetapan akhir oleh pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dan kota. (Den/Friz)
