KILASJATIM.COM, Banyuwangi – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi (Koin Wangi) yang terbuka bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum. Program yang digagas Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani ini bertujuan mendorong lahirnya ide-ide kreatif yang dapat menjadi arah kebijakan pembangunan daerah.
Kompetisi tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selama ini Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang aktif melahirkan berbagai inovasi di berbagai sektor.
Sejak 2018, Banyuwangi bahkan delapan kali berturut-turut meraih predikat Kabupaten Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
“Ajang ini bukan sekadar lomba, namun ruang kolaborasi untuk melahirkan ide-ide kreatif, solutif, dan berdampak bagi masyarakat,” kata Ipuk, Jumat (6/3/2026).
Ipuk menjelaskan, Koin Wangi dirancang sebagai wadah untuk menjaring talenta inovatif dari berbagai kalangan. Melalui kompetisi ini diharapkan muncul gagasan-gagasan baru yang mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus mempercepat pembangunan.
“Ini sebagai upaya membangun ekosistem inovasi yang inklusif, di mana setiap gagasan, sekecil apa pun, memiliki ruang untuk tumbuh dan dikembangkan,” ujar Ipuk.
Selama ini Banyuwangi telah menggulirkan berbagai inovasi di beragam sektor, mulai dari pelayanan publik, pariwisata, pendidikan, administrasi kependudukan, kesehatan, hingga ekonomi dan sosial budaya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo mengatakan, Koin Wangi terbuka bagi peserta individu maupun kelompok dengan maksimal tiga orang anggota. Peserta dapat berasal dari ASN, masyarakat yang memiliki KTP Banyuwangi, serta kalangan pengajar dan dosen.
“Pendaftaran dibuka mulai Sabtu, 1 Maret 2026 hingga Jumat, 28 Maret 2026,” ujar Suyanto yang akrab disapa Yayan.
Ia menambahkan, kompetisi ini memiliki dua kategori inovasi yang dilombakan, yakni inovasi digital dan inovasi non-digital. Adapun ruang lingkup inovasi meliputi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pertanian, pariwisata, hingga bidang lain yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Proses penilaian akan dilakukan melalui seleksi proposal serta pemaparan ide di hadapan dewan juri. Tim juri berasal dari unsur birokrasi, akademisi, serta praktisi yang akan menilai kelayakan dan dampak inovasi yang diusulkan.(zul)
