BPJS Kesehatan Malang Perkuat Sinergi dengan Pemda Dorong Kepesertaan JKN 2026

oleh -844 Dilihat

KILASJATIM.COM, Malang – BPJS Kesehatan Cabang Malang menilai peningkatan kepesertaan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Kabupaten Malang sepanjang tahun 2025 belum menunjukkan lonjakan signifikan, meskipun tercatat mengalami tren peningkatan. Oleh karena itu, pada 2026 BPJS Kesehatan Malang akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mendorong kepatuhan badan usaha serta mengoptimalkan segmentasi peserta JKN.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono, menyampaikan bahwa langkah strategis pada 2026 akan dilakukan bersama pemerintah daerah. Salah satunya melalui instruksi Bupati Malang agar setiap badan usaha benar-benar patuh dalam mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN sesuai ketentuan.

“Harapannya seluruh pekerja dapat didaftarkan sesuai segmen yang sebenarnya, yaitu sebagai Pekerja Penerima Upah (PPU). Selama ini masih ditemukan pekerja yang tercatat sebagai peserta penerima bantuan iuran dari pemerintah, padahal secara ekonomi dan status pekerjaan seharusnya masuk segmen PPU,” ujar Yudhi.

Selain mendorong kepatuhan badan usaha, BPJS Kesehatan Cabang Malang juga memperkuat kerja sama dengan pemerintah desa. Melalui program berbasis desa, kepala desa dilibatkan sebagai ujung tombak dalam pendataan dan validasi kepesertaan masyarakat di wilayah masing-masing.

“Kepala desa kami libatkan untuk memastikan seluruh penduduk sudah terdata dan sesuai segmentasinya. Warga yang tergolong mampu namun masih ditanggung pemerintah pusat maupun daerah akan didorong menjadi peserta mandiri,” jelasnya.

Langkah serupa juga diterapkan bagi masyarakat yang berstatus sebagai pekerja atau pegawai, namun masih tercatat sebagai peserta yang dibiayai pemerintah. Secara bertahap, peserta tersebut akan dialihkan ke segmen kepesertaan yang sesuai agar anggaran pemerintah dapat difokuskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Dengan penggeseran segmentasi ini, kuota dan anggaran pemerintah pusat maupun daerah dapat dialokasikan bagi masyarakat yang masuk desil 1 hingga 5 dalam Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN),” tambah Yudhi.

Baca Juga :  Pengguna Transportasi Umum Surabaya Naik Tajam dalam Tiga Tahun

Selain itu, BPJS Kesehatan Cabang Malang juga membuka peluang perluasan kepesertaan JKN bagi kelompok marbot masjid. Saat ini, BPJS Kesehatan Malang telah berkoordinasi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) untuk melakukan pendataan marbot masjid agar dapat diikutsertakan sebagai peserta JKN.

“Pendataan sudah dilakukan. Jumlah pastinya belum kami hitung, namun diperkirakan lebih dari 100 masjid. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat segera direalisasikan,” pungkasnya.(TQI)