Society 5.0 di Indonesia: Janji Teknologi dan Kenyataan di Lapangan

oleh -432 Dilihat

KILASJATIM.COM, Surabaya – Konsep Society 5.0 menawarkan masa depan digital yang manusiawi, namun di Indonesia implementasinya belum sepenuhnya menjawab ketimpangan akses, literasi teknologi, dan risiko sosial yang menyertai perkembangan digital.

Society 5.0 digagas sebagai model masyarakat masa depan yang mengintegrasikan ruang fisik dan digital untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi seperti artificial intelligence, big data, dan internet of things tidak hanya ditujukan mempercepat layanan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan nilai sosial.

Menurut Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT., CLA., CISA, konsep ini bukan sekadar wacana futuristik. Ia menilai Society 5.0 harus menjadi cara menilai kesiapan masyarakat menghadapi ketidakmerataan akses internet, variasi literasi digital, serta efektivitas layanan publik berbasis teknologi. “Kenyataannya masih banyak wilayah yang belum mendapatkan layanan digital memadai. Literasi teknologinya juga belum merata, sehingga tidak semua masyarakat merasakan manfaat digitalisasi,” papar Supangat.

Janji Society 5.0 untuk menciptakan masyarakat inklusif memang terlihat dalam berbagai inisiatif digital. Akses pendidikan daring lebih luas, layanan publik lebih cepat, dan peluang ekonomi baru bermunculan. Namun berbagai kendala juga muncul, mulai dari kebocoran data pribadi, perdebatan penggunaan AI pada sektor pelayanan hingga meningkatnya ketimpangan digital.

Supangat menegaskan teknologi yang tidak transparan berpotensi memunculkan bias dan ketidakadilan. “Tanpa pengawasan dan regulasi yang jelas, teknologi justru bisa menjadi alat eksklusi. Ini harus diwaspadai,” katanya.

Di sisi lain, isu global seperti ancaman pekerjaan akibat automasi, jejak karbon teknologi, hingga akses pendidikan digital menjadi tantangan tersendiri. Teknologi yang hadir sebagai solusi justru berpotensi memperluas kesenjangan baru apabila tidak diiringi kebijakan yang inklusif.

Baca Juga :  Akademisi: Pariwisata ASEAN Bisa Saling Terkoneksi

Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam merespons tantangan tersebut. Kampus perlu menyiapkan generasi yang tidak hanya mahir teknologi, tetapi juga memahami implikasi sosial, etika, privasi data, dan keadilan digital. “Masyarakat harus aktif mengawal narasi digitalisasi agar teknologi menjadi alat pemberdayaan, bukan sekadar ilusi futuristik,” ujar Supangat.

Ia menambahkan, optimisme terhadap Society 5.0 harus berjalan seiring dengan kewaspadaan. Tanpa kesadaran kolektif, perkembangan digital dapat meninggalkan kelompok rentan dan menjadikan sebagian masyarakat sekadar penonton dari pertunjukan kemajuan teknologi.(tok)