Kejati Tetapkan Kabid Dinas Perumahan Kabupaten Sumenenp Kasus Korupsi BSPS

oleh -397 Dilihat
oleh
Tersangka NLA dibawa petugas ke Rutan Kejati Jatim usai ditetapkan tersangka. (Foto:Ist/kilasjatim)

KILASJATIM.COM, Surabaya – Kasus dugaan korupsi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep kembali menyeret pejabat daerah. Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menetapkan NLA, Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Sumenep, sebagai tersangka baru.

NLA ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti dan keterangan saksi yang menguatkan keterlibatannya dalam kasus tersebut. Ia langsung ditahan di Rutan Kejati Jatim sejak Selasa (4/11/2025) malam untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan.

“Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan untuk memudahkan proses penyidikan,” ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Wagiyo, saat dikonfirmasi, Rabu (5/11/2025).

Wagiyo menegaskan, penetapan tersangka baru ini merupakan hasil pengembangan dari penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya.

“Kami menetapkan tersangka baru setelah memperoleh keterangan saksi dan alat bukti yang mengarah pada yang bersangkutan,” katanya.

Ia menambahkan, penanganan perkara korupsi ini tidak hanya difokuskan pada penindakan, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola program pemerintah agar lebih transparan.

“Kejaksaan tidak hanya fokus menindak, tetapi juga memperkuat sistem agar pemerintahan berjalan lebih bersih dan akuntabel,” tegasnya.

Penetapan NLA menambah daftar tersangka kasus korupsi BSPS di Sumenep menjadi lima orang.
Sebelumnya, pada 14 Oktober 2025, penyidik telah menetapkan empat tersangka lain: RP selaku Koordinator Kabupaten Program BSPS Sumenep, AAS dan MW selaku fasilitator, serta HW selaku pembantu fasilitator.

Keempatnya diduga melakukan pemotongan dana bantuan kepada penerima program sebesar Rp3,5 juta hingga Rp4 juta sebagai commitment fee, serta Rp1 juta hingga Rp1,4 juta untuk biaya laporan administrasi.

Program BSPS merupakan salah satu inisiatif pemerintah pusat untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki rumah tidak layak huni. Pada tahun 2024, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp109 miliar untuk pelaksanaan program di Kabupaten Sumenep.

Baca Juga :  Isu KUR di Jember, Ibrahim: Jangan Salahkan Bank BUMN Penyalur, Masalah Ada Pada Collection Agent

Dana tersebut disalurkan kepada 5.490 penerima di 143 desa pada 24 kecamatan, dengan masing-masing mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta — terdiri dari Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Kejati Jatim memastikan penyidikan kasus ini akan terus berlanjut untuk menelusuri potensi keterlibatan pihak lain.(cit)