KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menetapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2026. Sebanyak 80 desa di wilayah Sidoarjo akan mengikuti pesta demokrasi tingkat desa tersebut.
Penetapan ini tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani Bupati Sidoarjo H. Subandi, Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Zaidar Rasepta, dan Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo pada Senin siang (3/11/2025).
Berdasarkan kesepakatan tersebut, tahapan Pilkades dimulai dengan masa persiapan pada 1 Desember 2025 hingga 13 Januari 2026. Proses pencalonan berlangsung pada 14 Januari–23 April 2026, diikuti pemungutan suara pada 24 Mei 2026, dan penetapan hasil Pilkades pada 24 Mei–29 Juni 2026.
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan, Pemkab bersama Forkopimda berkomitmen menjaga agar Pilkades berjalan aman dan tertib.
“Kami ingin Pilkades 2026 menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan damai. Pemerintah daerah bersama Forkopimda siap memastikan setiap tahapan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati Subandi dalam Rapat Persiapan Pilkades Tahun 2026 di Opsroom Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Ia menambahkan, sinergi seluruh pihak sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah selama proses pemilihan.
“Pilkades bukan sekadar ajang memilih pemimpin desa, tetapi momentum memperkuat kebersamaan dan partisipasi masyarakat dalam membangun Sidoarjo dari tingkat desa,” lanjutnya.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing menyampaikan bahwa pihaknya siap menjaga keamanan selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung.
“Kami akan memastikan seluruh tahapan Pilkades serentak tahun 2026 berjalan kondusif dengan menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, untuk desa yang hanya memiliki satu calon kepala desa, pelaksanaan Pilkades akan ditunda hingga terbitnya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (TAM)
