KILASJATIM.COM, Bondowoso – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bondowoso, Kamis (18/9/2025), menjadi momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam forum tersebut, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid, diwakili oleh Wakil Bupati As’ad Yahya Syafi’i, untuk menyampaikan tanggapan pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Wabup As’ad menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi adalah masukan konstruktif yang akan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah.
“Atas nama Bupati Bondowoso, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD. Pandangan ini akan kami jadikan acuan untuk memperkuat arah kebijakan fiskal daerah,” ujar Wabup As’ad.
Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi
Fraksi PKB → Pemerintah mengapresiasi penyelenggaraan event di Alun-alun yang berkontribusi pada PAD. Wabup juga menegaskan tidak ada Non-ASN yang dirumahkan, serta kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat terus diperluas lewat program Srikandi.
Fraksi PPP, Golkar, Demokrat-PKS → Menjawab soal proyeksi PAD, pemerintah melakukan digitalisasi pembayaran PBB bersama Universitas Jember. Penguatan pengelolaan dana desa dilakukan melalui Inspektorat, camat, dan aplikasi Jaksa Garda Desa bersama Kejaksaan Negeri.
Fraksi Golkar → Wabup menegaskan Perubahan APBD 2025 berpedoman pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Kenaikan Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp 8 miliar disebut sebagai konsekuensi penampungan SiLPA dana spesifik.
Fraksi PDI Perjuangan → Pemerintah fokus pada peningkatan kualitas guru, penerapan teknologi pembelajaran, perbaikan sarpras sekolah, serta mendukung penuh revalidasi Ijen UNESCO Global Geopark 2026.
Fraksi Gerindra → Wabup menyampaikan angka kemiskinan turun menjadi 12,60% dengan Gini Ratio 0,33. Pemkab terus membuka lapangan kerja melalui pelatihan, job fair, dan pemagangan, serta menjadikan pertanian sebagai sektor prioritas.
Fraksi Demokrat-PKS → Menjawab isu fiskal, Wabup menjelaskan turunnya penerimaan pembiayaan akibat berkurangnya SiLPA. Pemerintah melakukan rasionalisasi belanja, pemetaan ulang sumber dana, serta optimalisasi PAD. Transparansi dijaga dengan publikasi APBD di website resmi Pemkab.
Harapan Wabup
Menutup pidatonya, Wabup As’ad kembali menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat.
“APBD bukan hanya sekadar angka, melainkan amanah rakyat. Dengan kebersamaan dan kerja sama yang kuat, kita bisa menghadirkan Bondowoso yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.(wan)
