KILASJATIM.COM, Bondowoso – Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Bondowoso berinisial AK, resmi diamankan Kejaksaan Negeri Bondowoso, Selasa (15/7/2025). Ia diduga menjadi aktor utama dalam kasus pencurian data warga lanjut usia untuk keperluan pengajuan kredit fiktif ke salah satu bank pelat merah.
Modusnya, AK yang memiliki akses ke data kependudukan, menjual informasi pribadi para lansia kepada seorang oknum pegawai bank berinisial AS, yang berperan sebagai mantri. Data tersebut kemudian digunakan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara ilegal atas nama para lansia yang tak tahu-menahu soal pinjaman tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso, Dzakiyul Fikri, mengungkapkan bahwa total uang yang diterima AK dari transaksi ilegal ini mencapai Rp 43 juta. “Total yang diterima AK dari AS mencapai Rp 43 juta,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fikri menyebutkan bahwa data milik 86 warga lansia dicuri dalam kasus ini, dengan usia rata-rata 60 tahun. “Bahkan, 20 orang yang datanya digunakan telah meninggal dunia,” ujarnya. Ia juga menyebut kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 5,3 miliar. “Total potensi kerugian mencapai sekitar 5,3 miliar,” imbuhnya.
Atas perbuatannya, AK dan AS dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. “Ancaman hukumannya paling rendah 4 tahun, dan maksimal 20 tahun,” pungkas Fikri.
Kasus ini memicu reaksi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Sekretaris Daerah Fathur Rozi menyampaikan keprihatinannya atas keterlibatan ASN dalam tindakan melawan hukum tersebut.
“Itu seharusnya tidak perlu terjadi ya. Karena ASN betul-betul harus menjadi contoh masyarakat, menjadi teladan masyarakat,” kata Fathur, Rabu (16/7/2025).
Menurutnya, seorang ASN telah mendapat gaji dari negara yang bersumber dari pajak rakyat, sehingga sudah semestinya menunjukkan integritas dan memberikan pelayanan terbaik. “Kan sudah digaji. Seharusnya kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Saya jujur prihatin dengan kondisi itu,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kasus ini akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh di internal Pemkab, khususnya di dinas yang memiliki kewenangan langsung terhadap pelayanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).
Eks Kepala DPMD Probolinggo itu pun berkomitmen akan melakukan pembenahan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa. “Ayolah kita harus jadi contoh, teladan masyarakat,” tegasnya.(wan)
