KPK Siap Jalankan UU Perampasan Aset, Bakal Kaji Pasal demi Pasal

oleh -5 Dilihat
Oleh
Redaksi
Reporter
Ilustrasi (Foto: dok kilasjatim)

KILASJATIM.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap melaksanakan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disetujui DPR RI. KPK akan mengkaji pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan tunduk pada ketentuan dalam undang-undang tersebut.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Budi dalam keterangannya yang dikutip, Jumat 20/11/2026).

Menurut dia, UU Perampasan Aset sejalan dengan upaya KPK memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi. Pemberantasan korupsi, kata dia, tidak hanya berorientasi pada pemberian efek jera kepada pelaku, tetapi juga pengembalian aset negara.

KPK juga akan mengkaji sejumlah ketentuan, termasuk Pasal 53 dan Pasal 61 yang berkaitan dengan pembentukan Badan Pengelolaan Aset serta Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset.

“Kami akan mempelajari dan menganalisis setiap pasal yang memiliki irisan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Budi turut menanggapi pembahasan mengenai kekayaan tidak wajar milik penyelenggara negara atau pejabat publik yang belum diatur dalam UU Perampasan Aset tersebut.

Menurut dia, DPR dan pemerintah telah membahas berbagai poin yang dinilai dibutuhkan saat ini. Namun, masukan masyarakat tetap perlu diperhatikan dalam evaluasi pelaksanaan undang-undang.

KPK berharap efektivitas aturan tersebut dapat diukur setelah diterapkan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pembentukan UU Perampasan Aset. (cit)

Baca Juga :  KPK Sadap Bupati Sidoarjo Tanpa Izin Dewas