Dana Kas KBS Rp 2,41 Miliar Diduga untuk Urus Perkara, 4 Jadi Tersangka

oleh -1 Dilihat
Oleh
Redaksi
Reporter
Dua dari 4 tersangka merupakan direksi KBS. (Foto: Istimewa)

KILASJATIM.COM, Surabaya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS). Dana kas perusahaan senilai Rp 2,41 miliar diduga digunakan untuk membiayai pengurusan perkara di kejaksaan yang ternyata tidak pernah diserahkan kepada penyidik.

Empat tersangka terdiri dari dua direksi PDTS KBS, seorang anggota Badan Pengawas, dan seorang advokat. Mereka adalah Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS Moch Nahroni (MN), Direktur Operasional dan Umum Nurika Widyasanti (NW), anggota Badan Pengawas Eliya Erni Suprapto (EES), serta advokat Moh. Ma’ruf Syah (MM).

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025-2026.

“Pada hari ini penyidik tindak pidana khusus Kejati Jatim menetapkan empat orang tersangka terkait tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025 sampai dengan 2026,” ujar Punia saat konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Kamis (19/11/2026) malam.

Punia menjelaskan, kasus ini bermula ketika sejumlah direksi dan karyawan PDTS KBS dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak pada Februari 2025. Pemanggilan itu berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenan.

Saat itu, Nurika dan Nahroni meminta Eliya mencarikan pengacara yang dapat membantu menangani perkara tersebut. Eliya kemudian memperkenalkan keduanya kepada Moh. Ma’ruf.

Dalam pertemuan itu, Ma’ruf diduga menyanggupi permintaan untuk mengupayakan penghentian perkara. Dia meminta bayaran jasa hukum Rp 100 juta serta dana Rp 500 juta yang disebut sebagai biaya penutupan perkara.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, dana dicairkan dari kas PDTS KBS atas persetujuan Nurika dan Nahroni melalui Kepala Departemen Keuangan, Sutini. Uang kemudian diserahkan Eliya kepada Ma’ruf.

Baca Juga :  Meski Hujan, 13 Ribu Pengunjung Diprediksi Padati KBS di Hari Terakhir Long Weekend

Namun, menurut penyidikan Kejati Jatim, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejari Tanjung Perak.

Modus serupa diduga kembali dilakukan pada April 2025. Saat itu, direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode 2013-2024.

Setelah pemeriksaan tersebut, Ma’ruf kembali meminta biaya jasa hukum Rp 100 juta dan dana pengurusan perkara Rp 995 juta. Permintaan itu diduga kembali disetujui Nurika dan Nahroni.

Dalam perkembangannya, jumlah dana yang dikeluarkan terus bertambah hingga mencapai Rp 2,41 miliar.

“Setelah itu permintaan uang tersangka MM naik hingga total uang yang dikeluarkan mencapai Rp 2.410.000.000,” ungkap Punia.

Untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut, keempat tersangka diduga bersekongkol membuat sejumlah dokumen yang seolah-olah menunjukkan adanya kegiatan jasa hukum yang sah.

Dokumen itu antara lain perjanjian kerja sama layanan jasa hukum, laporan review standar operasional prosedur (SOP) KBS, perjanjian kerja sama (PKS) yang diduga fiktif, serta kuitansi honorarium konsultan hukum dan pendampingan litigasi senilai Rp 2,41 miliar.

Selain dana Rp 2,41 miliar tersebut, penyidik juga menemukan sejumlah pengeluaran kas PDTS KBS yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengeluaran itu meliputi biaya operasional bahan bakar minyak (BBM), pembayaran tunjangan hari raya (THR), serta honorarium. Namun, Kejati Jatim belum merinci nilai masing-masing pengeluaran tersebut.

Atas perkara ini, keempat tersangka dijerat dengan sangkaan primer Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a dan c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Sementara sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Baca Juga :  Modus Pinjam Identitas Terbongkar, Korupsi KUR 'Bank Plat Merah' di Jember Rugikan Negara Rp41,4 Miliar

Kejati Jatim menahan keempat tersangka selama 20 hari, terhitung sejak 19 November hingga 8 Desember 2026. Mereka ditahan di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. (cit)