KILASJATIM. COM, Surabaya – Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 pemerintah Provinsi Jawa Timur bersmaa Bnak Indonesia dan Otoritas Jasa Keunagan (OJK) mulai memperketat pengawasan pasokan dan distribusi bahan pokok.
Pemerintah juga meminta jalur distribusi dikawal untuk mencegah gangguan pasokan yang berpotensi memicu kenaikan harga selama libur akhir tahun. Sekaligus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan layanan sektor keuangan tetap berjalan optimal menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur 2026 di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat selama periode libur akhir tahun. Selain stabilitas harga, forum tersebut juga diarahkan untuk memperkuat digitalisasi transaksi dan memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Ibrahim, TPID, TP2DD, dan TPAKD memiliki mandat berbeda, tetapi ketiganya bermuara pada tujuan yang sama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Ketiga agenda tersebut dinilai saling berkaitan dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Melalui stabilitas, digitalisasi yang semakin kuat, serta akses keuangan yang terus meningkat, tujuan akhirnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Ibrahim.
Gubernur Khofifah juga mengingatkan pengendalian inflasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen danketerjangkauan harga bagi konsumen.
“Kekuatan produksi pangan Jawa Timur harus terus dijaga melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi tekanan harga menjelang Nataru, Khofifah mengingatkan tiga komoditas yang perlu diwaspadai berdasarkan histori inflasi 2023-2025, yakni cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.
Dari sisi jasa keuangan, Pelaksana Tugas Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran memastikan lembaga jasa keuangan tetap siap melayani kebutuhan masyarakat selama periode libur Natal dan Tahun Baru.
“Kami dari sektor keuangan menjamin kebutuhan masyarakat dapat terlayani dengan baik. Akses terhadap sistem pembiayaan maupun layanan tabungan selama periode libur Nataru hingga berakhirnya masa liburan akan tetap dilayani dengan baik oleh sektor jasa keuangan di Provinsi Jawa Timur,” kata Horas.
Selain menjaga stabilitas, OJK juga terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan. Hingga Oktober 2026, program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) telah menjangkau 1,43 juta peserta melalui 6.467 kegiatan edukasi. Sementara kegiatan edukasi keuangan OJK tercatat sebanyak 1.178 kegiatan dengan 578 ribu peserta.
“Peningkatan literasi dan inklusi keuangan terus kami dorong agar semakin banyak masyarakat memahami produk dan layanan jasa keuangan serta dapat mengaksesnya secara aman dan sesuai kebutuhan,” katanya.
Dia menegaskan, kesiapan sektor keuangan tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan kebutuhan konsumsi saat Nataru.
Jika TPID berfokus pada kelancaran distribusi barang dan jasa serta stabilitas harga, sektor jasa keuangan memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan keuangan secara optimal.
Horas menambahkan, akselerasi pembiayaan maupun kebutuhan transaksi dan tabungan masyarakat hingga berakhirnya masa libur Nataru diharapkan dapat terlayani dengan baik oleh industri jasa keuangan di Jawa Timur.
Penguatan koordinasi lintas lembaga tersebut menunjukkan bahwa persiapan Nataru tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas pangan. Kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, digitalisasi transaksi, dan keberlanjutan layanan keuangan juga menjadi bagian dari upaya menjaga aktivitas ekonomi masyarakat selama libur akhir tahun. Tantangannya adalah memastikan seluruh komitmen tersebut berjalan di lapangan, bukan berhenti pada koordinasi antarlembaga. (nov)
