KILASAJTIM.COM, Surabaya – Jawa Timur memiliki peran besar dalam industri hilirisasi kelapa sawit nasional meski bukan daerah penghasil utama. Sejumlah perusahaan besar eksportir sawit memiliki fasilitas pengolahan atau *refinery* di provinsi ini.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut ekspor sawit Indonesia dalam bentuk bahan mentah atau crude palm oil (CPO) kini kurang dari 10%. Ekspor CPO terbesar antara lain menuju India karena negara tersebut memiliki fasilitas pengolahan sendiri.
Meski begitu, dia mengingatkan penguatan hilirisasi harus dibarengi perhatian terhadap sektor hulu. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi, kepastian hukum, serta kejelasan regulasi dan perizinan dinilai penting untuk menjamin pasokan bahan baku.
“Jangan sampai kita terus mendorong hilirisasi, sementara hulunya tidak diperhatikan. Hilirisasi tidak akan berjalan baik kalau hulunya tidak berjalan,” ujarnya di Mercure Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Dia mencontohkan persoalan kepastian lahan, termasuk kebun yang telah memiliki hak guna usaha (HGU) tetapi kemudian masuk kawasan hutan. Menurutnya, kondisi seperti itu dapat mengganggu kepastian berusaha.
Terkait manfaat devisa sawit bagi daerah, GAPKI menyoroti kebijakan Dana Hasil Ekspor (DHE). Dia menyebut kebijakan penempatan DHE yang sebelumnya mewajibkan 50% dana ditahan selama setahun dan 50% dapat digunakan sempat memberatkan perusahaan.
Dalam kebijakan berikutnya, penempatan dana hingga 100% tetap diberlakukan, tetapi dana dapat digunakan ketika dicairkan dalam bentuk rupiah. Menurutnya, perubahan tersebut membantu perusahaan memenuhi kebutuhan operasional di dalam negeri.
Sementara itu, manfaat bagi daerah juga disalurkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kebutuhan daerah, termasuk wilayah yang bukan penghasil sawit, meski persentase penerimaannya berbeda.
GAPKI meminta alokasi DBH bagi daerah penghasil sawit tidak dikurangi karena dibutuhkan untuk mendukung pembangunan. Namun, narasumber mengaku belum mengetahui besaran DBH sawit tahun ini.
Di tingkat petani, mandatori biodiesel dinilai membantu menjaga stabilitas harga sawit karena menciptakan kebutuhan di pasar domestik.
Dia mengingatkan kondisi pada 2008, ketika biaya produksi pernah lebih tinggi daripada harga jual. Saat itu, sebagian petani bahkan memilih tidak membawa hasil panen ke pabrik karena merugi.
Menurutnya, kebutuhan sawit untuk biodiesel saat ini membantu menopang harga sehingga petani tidak terlalu rentan terhadap gejolak pasar.
GAPKI juga mengingatkan potensi penurunan produksi akibat El Nino. Jika pasokan sawit berkurang, kebutuhan dalam negeri, termasuk untuk industri hilir dan biodiesel, akan tetap diprioritaskan.
Konsekuensinya, ekspor menjadi sektor yang paling mungkin dikurangi.
Penurunan pasokan dari Indonesia dinilai dapat memengaruhi pasar minyak nabati dunia. Sebab, sawit Indonesia memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan global. Jika kekurangan pasokan tidak dapat digantikan minyak nabati lain, harga di pasar internasional berpotensi meningkat.
“Kalau suplai kita berkurang dan tidak bisa disubstitusi, harga minyak nabati dunia bisa naik. Konsumen minyak nabati dunia juga akan terkena dampaknya,” ujarnya. (cit)
