Dugaan Korupsi KBS 2016-2024, Eks Dirut Segera Disidang

oleh -2 Dilihat
Oleh
Redaksi
Reporter
Eks Dirut Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar menjalani pelimpahan dari Kejati Jatim ke Kejari Surabaya. (Foto: Istimewa)

KILASJATIM.COM, Surabaya – Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar, resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Senin (16/11/2026) malam. Ia menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 10 miliar.

Pelimpahan tahap II berupa tersangka dan barang bukti dilakukan penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.

Kasi Intelijen Kejari Surabaya, Yogi Aryanto, mengatakan barang bukti yang diserahkan antara lain delapan boks dokumen, buku rekening, laptop, telepon seluler, uang tunai, serta aset tanah dan bangunan.

“Penuntut umum melanjutkan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim,” kata Yogi ketika dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan PDTS KBS selama periode 2016-2024. Saat itu, Choirul menjabat sebagai direktur utama.

Penyidik menduga Choirul memerintahkan seorang saksi berinisial S, yang menjabat Kepala Departemen Accounting & Finance, mengeluarkan uang kas perusahaan. Pengeluaran tersebut kemudian dilengkapi dokumen seolah-olah digunakan untuk kebutuhan operasional, seperti pembelian pakan satwa, perbaikan kandang, serta pemeliharaan sarana dan prasarana KBS.

Namun, menurut penyidik, uang tersebut justru digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Akibatnya, keuangan negara cq Pemerintah Kota Surabaya diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliar.

Atas perkara tersebut, Choirul dijerat dengan dua alternatif dakwaan, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 huruf a atau c UU Nomor 1 Tahun 2023.

Baca Juga :  Sejumlah Atraksi Wisata Disiapkan Kebun Binatang Surabaya Selama Libur Lebaran

Setelah pelimpahan tahap II, jaksa akan menyiapkan berkas perkara untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dugaan penyimpangan dan nilai kerugian negara dalam perkara tersebut selanjutnya akan diuji dalam persidangan. (cit)