KILASJATIM.COM, Surabaya – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Denny Indrayana, mengungkap perjuangannya mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Denny mengaku menyusun sendiri permohonan setebal 60 halaman yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Persoalan tersebut berkaitan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan itu mengatur pengecualian bukti kelulusan SMA bagi bakal calon yang memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi, tetapi tidak memiliki dokumen kelulusan sekolah menengah dari luar negeri. “Saya sudah siapkan 60 halaman. Saya kerjakan sendiri, saya ketik sendiri,” kata Denny dalam kuliah tamu Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya bertema Menegakkan Demokrasi, Melawan Duitokrasi: Pelajaran dari Pemakzulan Wakil Presiden, Selasa (17/11/2026).
Denny mempertanyakan proses pembentukan ketentuan tersebut. Menurut dia, pasal itu tidak dibahas secara memadai dalam uji publik maupun rapat pembahasan rancangan peraturan. “Ini pasal memang pasal nyelonong, tiba-tiba ada,” ujarnya.
Bersama 11 pemohon lainnya, Denny mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024. Para pemohon mempersoalkan keabsahan pencalonan Gibran, termasuk penggunaan surat keterangan penyetaraan pendidikan sebagai pemenuhan persyaratan pendidikan.
Namun, MK dalam putusan 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Mahkamah menegaskan bahwa pemohon dalam perkara tersebut harus merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Meski demikian, dalam pertimbangannya, MK juga mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Denny kemudian bersama sejumlah pihak mengadukan jajaran komisioner KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 14 Oktober 2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik dalam proses pencalonan Gibran, termasuk dugaan penyelundupan ketentuan dalam PKPU.
Dalam kuliah tamu tersebut, Denny menegaskan persoalan yang dipersoalkan bukan semata-mata menyangkut ijazah atau batas usia, melainkan juga penyalahgunaan kekuasaan. “Persoalan utamanya adalah kekuasaan yang lagi-lagi disalahgunakan karena ingin terus berkuasa,” tegas Guru Besar Hukum Tata Negara UGM tersebut.
Ia juga mengingatkan pentingnya etika dalam penyelenggaraan negara. “Etika itu jauh lebih penting daripada aturan hukum,” ujarnya. Kuliah tamu yang dimoderatori Dr. Demas Brian Wicaksono, S.H., M.H., tersebut diikuti mahasiswa Fakultas Hukum Untag Surabaya untuk memperluas pemahaman mengenai demokrasi, konstitusi, dan pengawasan kekuasaan.(tok)
