KILASJATIM.COM, Surabaya – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim, Nurkholis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pungutan liar (pungli) perizinan tambang. Nurkholis diduga menerima uang Rp 687,5 juta dari praktik pungli yang totalnya mencapai Rp 1,23 miliar.
Nurkholis ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (16/11/2026) malam. Dia menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga 31 Agustus 2024.
Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan, penetapan tersangka tersebut berdasarkan Surat Nomor Kep-1620/M.5/Fd.2/11/2026 tertanggal 16 November 2026.
“Penyidik kembali menetapkan satu tersangka baru, yakni NK selaku Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga 31 Agustus 2024,” kata Punia dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, Nurkholis diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan anak buahnya meminta uang di luar ketentuan kepada para pemohon izin.
Dua pejabat yang disebut dalam perkara ini adalah almarhum Oni Setiawan (OS), mantan Kepala Bidang Pertambangan, dan Ertika Dinawati (ED), mantan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim.
Penyidik menemukan pungli di bidang pertambangan terhadap tujuh pemohon izin dengan total Rp 1,105 miliar. Sementara di bidang geologi dan air tanah, pungutan dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama Maret-September 2024 dengan nilai Rp 133,5 juta.
Dengan demikian, total uang pungli dari kedua bidang tersebut mencapai Rp 1.238.500.000.
Dari jumlah itu, Nurkholis diduga menerima Rp 687,5 juta. Rinciannya, Rp 552,5 juta berasal dari bidang pertambangan dan Rp 135 juta dari bidang geologi dan air tanah.
Dalam pengembangan penyidikan, Kejati Jatim juga menyita uang tunai Rp 615 juta dan lima emas batangan dengan berat total 50 gram.
Nurkholis langsung ditahan selama 20 hari, terhitung 16 November hingga 5 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejati Jatim.
Dia dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 606 ayat 2 KUHP juncto ketentuan penyesuaian pidana.
Sebelum Nurkholis, Kejati Jatim telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Mereka adalah Aris Mukiyono, Kepala Dinas ESDM Jatim periode Agustus 2024-2026; almarhum Oni Setiawan; H selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah; serta Ertika Dinawati.
Dengan penetapan Nurkholis, jumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungli perizinan di Dinas ESDM Jatim kini menjadi lima orang. (cit)
