KILASJATIM.COM, Surabaya – Jawa Timur (Jatim) kembali mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia pada 2026. Tercatat, sebanyak 5.188 desa di Jatim telah berstatus mandiri atau meningkat 472 desa dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 4.716 desa.
Jumlah tersebut menyumbang 22,16 persen dari total 23.409 Desa Mandiri di Indonesia. Posisi Jatim diikuti Jawa Barat dengan 3.064 desa dan Jawa Tengah sebanyak 2.768 desa.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta masyarakat yang telah bergotong royong mengembangkan potensi wilayah masing-masing.
“Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri,” ujar Khofifah, Jumat (13/11/2026).
Penetapan status tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026.
Dari total 7.721 desa di Jatim, sebanyak 5.188 desa berstatus mandiri, 2.110 desa berstatus maju, dan 423 desa berstatus berkembang. Jumlah desa berkembang berkurang dari 566 desa pada 2025.
Sementara itu, sepanjang 2021–2026, Jatim mencatat tidak memiliki Desa Tertinggal maupun Desa Sangat Tertinggal.
Capaian tersebut merupakan hasil peningkatan status desa secara bertahap. Pada 2021, jumlah Desa Mandiri di Jatim baru mencapai 697 desa. Angka tersebut meningkat menjadi 1.490 desa pada 2022, 2.800 desa pada 2023, dan 4.019 desa pada 2024.
Jumlahnya kembali bertambah menjadi 4.716 desa pada 2025 hingga mencapai 5.188 desa pada 2026.
Meski demikian, Khofifah meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan 423 desa yang masih berstatus berkembang. Menurutnya, pembangunan harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing desa.
Untuk memperkuat kemandirian desa, Pemprov Jatim menjalankan Program Desa Berdaya yang berfokus pada pengembangan potensi lokal, mulai dari desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan, hingga ekonomi kreatif.
Selama 2021–2026, program tersebut telah menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan anggaran Rp58,8 miliar. Khusus 2026, dialokasikan Rp5 miliar untuk 50 desa.
Selain itu, terdapat Program Jatim Puspa yang telah menjangkau 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa sepanjang 2020–2026 dengan anggaran Rp105,05 miliar.
Pemprov Jatim juga mengalokasikan Rp85,05 miliar untuk pemberdayaan 1.001 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Dukungan tersebut diarahkan untuk mengembangkan usaha pertanian, perdagangan, pengelolaan sampah, dan pariwisata.
Khofifah berharap penguatan ekonomi desa juga dilakukan melalui pengolahan hasil bumi agar memiliki nilai tambah.
Ia mendorong perguruan tinggi dan dunia usaha ikut mendampingi masyarakat dalam menjaga kualitas produk serta memperluas pemasaran melalui kemitraan dengan BUM Desa. (Fri)
