KILASJATIM. COM, Surabaya – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan riset sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Pendekatan berbasis bukti dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, terukur, dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BI Jatim Ibrahim dalam sambutannya di acara The 13th East Java Economic (EJAVEC) Forum 2026, Rabu (21/10/2026) bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga serta Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jawa Timur , mengusung tema “Mengakselerasi Pembangunan Wilayah untuk Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur yang Unggul, Inklusif, serta Berkelanjutan, Menuju Ketahanan dan Kemandirian Ekonomi Nasional. “
Menurut Ibrahim, pemahaman terhadap kondisi riil perekonomian perlu dipadukan dengan riset dan analisis ilmiah yang kuat. Dengan demikian, rekomendasi kebijakan tidak hanya sesuai dengan persoalan di lapangan, tetapi juga objektif dan dapat diimplementasikan.
“Pemahaman terhadap kondisi dan permasalahan ekonomi di lapangan merupakan modal penting dalam perumusan kebijakan. Namun, pemahaman tersebut perlu dilengkapi dengan riset dan analisis ilmiah yang kuat, agar rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya relevan, tetapi juga objektif, terukur, dan dapat diimplementasikan,” ujarnya.
Ditambahlan, Jatim memiliki potensi ekonomi besar yang perlu terus dioptimalkan melalui peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, serta pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Untuk itu, kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha diperlukan agar hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” jelasnya.
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak juga menekankan pentingnya riset dalam memperkuat arah pembangunan ekonomi. Sebagai provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar kedua secara nasional, Jatim membutuhkan strategi pembangunan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi ekonomi daerah, serta perubahan lingkungan ekonomi global.
“Dukungan riset diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat daya saing dan pemerataan ekonomi antardaerah,” kata Emil.
Sebagai bentuk dukungan terhadap perumusan kebijakan berbasis riset, BI Jatim menyerahkan Prosiding Finalis EJAVEC 2026 dan Laporan Perekonomian Provinsi Jatim Triwulan II 2026 kepada Emil. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari upaya menyediakan kajian dan analisis ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Penyelenggaraan EJAVEC 2026 menerima 559 karya ilmiah atau paper, meningkat 48,67 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Partisipasi penulis tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri, antara lain Inggris, Australia, dan Taiwan.
Seluruh karya ilmiah tersebut melalui proses seleksi oleh dewan juri yang melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi, lembaga riset, dan Bank Indonesia. Kajian yang masuk mencakup enam tema utama, yakni daya saing industri, hilirisasi dan investasi; ketahanan pangan dan stabilitas harga; perdagangan dan konektivitas regional; pariwisata dan sumber ekonomi baru; pengembangan UMKM dan inklusi keuangan; serta kesiapan pasar tenaga kerja dan kesejahteraan sosial.
Selain konferensi, EJAVEC 2026 menghadirkan seminar ekonomi yang membahas prospek perekonomian Jatim, strategi peningkatan produktivitas, pemerataan pertumbuhan, serta ketahanan ekonomi menghadapi dinamika global.
Dekan FEB Universitas Airlangga, Prof. Dr. Rudi Purwono, S.E., M.SE., memaparkan perkembangan dan prospek ekonomi Jawa Timur, termasuk strategi penguatan produktivitas, daya saing, pemerataan pertumbuhan antardaerah, serta ketahanan ekonomi menghadapi dinamika global.
Melengkapi perspektif tersebut, Ekonom Senior dan Founder CORE Indonesia, Hendri Saparini, menekankan pentingnya riset dalam mendukung kebijakan berbasis bukti, transformasi struktural, serta penguatan industrialisasi dan hilirisasi. (nov)
