KILASJATIM.COM, Bondowoso – Bupati Bondowoso menegaskan pentingnya transparansi dan keterbukaan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Entry Meeting BPK Perwakilan Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso di Pendopo Bupati Bondowoso, Kamis (22/10/2026).
Bupati Bondowoso menyambut baik kehadiran tim pemeriksa BPK. Ia meminta seluruh kepala OPD, camat, serta jajaran terkait bersikap proaktif dan kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
Menurutnya, pemeriksaan BPK tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai sarana evaluasi untuk mengetahui aspek tata kelola yang sudah berjalan baik maupun bagian yang masih membutuhkan perbaikan.
Ia mengibaratkan pemeriksaan tersebut seperti medical check-up yang membantu mengidentifikasi kondisi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang diperlukan.
Bupati juga menginstruksikan agar setiap permintaan data, dokumen, maupun keterangan dari tim pemeriksa ditindaklanjuti secara cepat dan akurat. Ia mengingatkan seluruh jajaran agar tidak menunda penyampaian informasi ataupun menutupi data yang dibutuhkan.
Baginya, tujuan pemeriksaan bukan semata-mata mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), melainkan memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara benar, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut juga menjadi perhatian RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso yang mengikuti pemeriksaan kinerja BPK. Direktur RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso, dr. Yus Priyatna Adriyanto, Sp.P., FISR, menyampaikan bahwa audit kinerja diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
“Intinya perbaikan kinerja dari layanan rumah sakit,” ujarnya.
Ia menjelaskan, audit kinerja berbeda dengan audit keuangan. Jika audit keuangan menghasilkan opini, audit kinerja akan menghasilkan kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai dasar perbaikan.
Menurutnya, Entry Meeting tersebut merupakan kelanjutan dari audit pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya. Karena itu, belum ada catatan akhir yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Terkait pelaksanaan pemeriksaan, pihaknya memastikan RSUD Koesnadi siap mendukung tim BPK dengan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan secara terbuka.
“Intinya Pak Bupati berpesan untuk transparan, jadi semua data kita sampaikan ke BPK nanti dilakukan audit kinerja,” jelasnya.
Ia menegaskan, komitmen meningkatkan transparansi bukan berarti selama ini rumah sakit tidak terbuka. Namun, keterbukaan dan kerja sama antara RSUD Koesnadi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu terus diperkuat.
“Sudah transparan, lebih ditingkatkan lagi transparansinya. Intinya ada kerja sama antara RSUD dan Pemkab harus lebih transparan,” ungkapnya.
Melalui audit kinerja tersebut, RSUD Koesnadi berharap memperoleh masukan konstruktif untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bondowoso dan BPK diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan pemerintahan serta mendorong perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Bondowoso. kata kunci:
