KILASJATIM.COM, Pasuruan – Sebanyak 92 titik panas masih terdeteksi di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta petugas dan relawan meningkatkan kewaspadaan saat menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama setelah insiden di kawasan Gunung Bromo menewaskan lima relawan.
Khofifah meninjau penanganan karhutla sekaligus memimpin rapat koordinasi di posko kebakaran Hutan Cempaka, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Selasa (20/10/2026) malam.
Ia menegaskan keselamatan personel harus menjadi prioritas dalam setiap upaya pemadaman. Kondisi medan, arah dan kecepatan angin, serta perkembangan api harus diperhitungkan sebelum petugas bergerak.
“Kewaspadaan dan kehati-hatian para relawan harus menjadi perhatian utama,” kata Khofifah.
Ia mencontohkan insiden karhutla di kawasan Bromo yang menyebabkan lima relawan meninggal dunia dan satu orang masih menjalani perawatan. Menurutnya, angin kencang dapat membuat api bergerak ke area yang tidak diperkirakan sehingga membahayakan orang di sekitarnya.
Khofifah menyampaikan duka cita kepada keluarga korban. Ia juga memastikan biaya perawatan relawan yang masih dirawat ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
“Per hari ini, Dinas Sosial dan BPBD Jatim sudah takziyah ke lima rumah duka,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Dinas Kehutanan Jatim, sebanyak 493 personel gabungan terlibat dalam penanganan karhutla pada periode 13-19 Oktober 2026. Mereka bertugas di wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.
Personel tersebut terdiri atas polisi kehutanan, Manggala Agni, BPBD, Polri, penyuluh kehutanan, Masyarakat Peduli Api, relawan, serta warga setempat.
Khofifah meminta operasi pemadaman dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pemerintah desa dan kecamatan, TNI-Polri, serta unsur yang memiliki pemetaan kawasan. Peralatan pelindung, komunikasi antartim, jalur evakuasi, logistik, layanan kesehatan, dan waktu istirahat petugas juga harus diperhatikan.
Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, tengah mengupayakan bantuan helikopter untuk melakukan water bombing atau pemadaman melalui pengeboman air dari udara.
“Kita sudah mengomunikasikan agar mendapatkan bantuan helikopter untuk melakukan water bombing. Saya rasa kalau ada water bombing, penanganan bisa lebih efektif,” katanya.
Permohonan tersebut masih berupa upaya untuk memperoleh bantuan. Belum ada keterangan dalam laporan mengenai kepastian helikopter dikerahkan maupun jadwal pelaksanaannya.
Dampak karhutla Tahura Raden Soerjo tidak hanya mengancam ekosistem hutan, tetapi juga mengganggu jaringan air bersih warga di desa penyangga.
Laporan penanganan mencatat pipa air bersih sepanjang total 10.260 meter terdampak atau rusak di tiga desa di Kabupaten Pasuruan. Rinciannya, 4.000 meter di Desa Tambaksari, 3.750 meter di Desa Jatiarjo, dan 2.510 meter di Desa Dayurejo.
Pemkab Pasuruan telah memetakan titik-titik pipa yang terdampak dan merencanakan pengeboran sumur. Untuk jangka pendek, pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan melalui distribusi air. Adapun solusi jangka panjang mencakup pembangunan sumber air baru atau penyaluran air dari sumber yang tersedia melalui jaringan pipa.
“Jangka pendeknya memang distribusi air bersih, tetapi jangka panjangnya harus ada sumur atau, kalau ada sumber, kita tarik dengan pipa,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan perlindungan sumber mata air dan daerah tangkapan air harus menjadi bagian dari penanganan karhutla. Pemulihan kawasan setelah api terkendali juga perlu memperhatikan vegetasi yang berperan menjaga tata air.
Tahura Raden Soerjo memiliki luas 27.868,30 hektare dan membentang di enam kabupaten/kota. Kawasan ini juga memiliki 57 desa penyangga, sehingga kelestariannya berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan pemenuhan kebutuhan air masyarakat.
Di tengah kekeringan dan karhutla, Khofifah juga menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 400.8.1/37860/011.2/2026 tentang Pelaksanaan Salat Istisqa’. Surat yang ditetapkan pada 20 Oktober 2026 itu ditujukan kepada bupati/wali kota, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, dan pimpinan pondok pesantren di Jatim.
Melalui edaran tersebut, pemerintah daerah diminta memfasilitasi pelaksanaan salat istisqa di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan, khususnya di wilayah terdampak kekeringan. Masyarakat juga diajak memperbanyak doa, istigfar, dan sedekah serta menghemat penggunaan air.
Menurut Khofifah, hingga awal Oktober 2026, sebanyak 25 kabupaten/kota di Jatim telah menetapkan status kedaruratan kekeringan. Ia menyebut hujan diperkirakan turun pada Desember hingga Februari 2027 berdasarkan prediksi BMKG, sehingga langkah mitigasi perlu terus dilakukan.
Khofifah mengajak masyarakat tidak membakar lahan di dalam maupun sekitar kawasan hutan, mematuhi pembatasan akses, serta segera melaporkan kemunculan api atau asap kepada petugas. Warga yang membantu penanganan juga harus berada dalam koordinasi petugas dan menggunakan perlengkapan yang sesuai.
“Yang kita perjuangkan adalah keselamatan manusia dan keberlanjutan kehidupan. Petugas harus terlindungi, warga harus aman, dan sumber air harus tetap terjaga,” pungkasnya. (cit)
