KILASAJTIM.COM, Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengganti 13 kepala perangkat daerah dalam setahun terakhir. Alasannya tegas: target yang dijanjikan tidak tercapai.
Eri mengatakan pergantian pejabat bukan karena faktor suka atau tidak suka. Kinerja kepala dinas diukur dari hasil kerja dan target pembangunan yang harus dicapai.
“Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun karena tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan,” kata Eri, Kamis (8/10/2026).
Menurut Eri, kepala daerah harus memastikan seluruh mesin pemerintahan bergerak menuju target yang sama. Ia mengibaratkan wali kota seperti pemimpin orkestra.
“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra,” ujarnya.
Eri juga mengubah pola kerja ASN Pemkot Surabaya. Aparatur didorong lebih banyak turun ke tengah masyarakat, termasuk memberikan pelayanan di balai RW.
“ASN kami bekerjanya di balai RW karena harus dekat dengan rakyatnya,” katanya.
Menurut Eri, pelayanan publik harus mengikuti kebutuhan warga sejak lahir hingga lanjut usia. Pemerintah harus tahu layanan apa yang dibutuhkan masyarakat di setiap tahap kehidupan.
Pemkot Surabaya juga menyederhanakan layanan digital. Ratusan aplikasi dipangkas menjadi dua platform utama.
KantorKu digunakan untuk kebutuhan pemerintah, sedangkan WargaKu menjadi kanal bagi warga untuk menyampaikan laporan.
“Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi. Ratusan aplikasi diubah menjadi dua,” ujar Eri.
7 Ukuran Kepala Daerah Berhasil
Eri menegaskan program pemerintah tidak boleh sekadar banyak. Ukuran akhirnya harus terlihat dari perubahan kondisi masyarakat.
Ia menyebut tujuh indikator utama, yakni:
kemiskinan turun;
pengangguran terbuka turun;
stunting turun;
kematian ibu dan anak turun;
indeks pembangunan manusia naik;
gini rasio turun;
ekonomi tumbuh.
Menurut Eri, indikator tersebut menjadi ukuran apakah kepala daerah berhasil menjalankan tugasnya.
“Apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya. (cit)
