KILASJATIM.COM, Blitar – Pemprov Jawa Timur kembali menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) pada pertengahan Oktober 2026 untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Namun, operasi ini tak akan menyasar seluruh wilayah Jatim.
Sejumlah sentra tembakau di Pulau Madura dan wilayah utara Jatim dikecualikan karena tanaman sedang memasuki masa panen. Hujan buatan dikhawatirkan justru merusak hasil panen petani.
Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Soebroto mengatakan OMC akan dilakukan setelah BMKG memprediksi awan hujan mulai terbentuk lebih positif pada pertengahan Oktober.
“Informasi dari BMKG, awan hujan mulai terbentuk positif di pertengahan Oktober. Jadi akan kami lakukan OMC pertengahan Oktober,” kata Gatot dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (6/10/2026)
Menurut Gatot, OMC sebelumnya sudah beberapa kali dilakukan. Namun hasilnya belum optimal karena awan hujan yang dapat disemai masih minim di wilayah Jatim.
Kali ini, operasi akan difokuskan di sebagian besar wilayah selatan Jatim. Sementara daerah penghasil tembakau yang tengah memasuki masa panen tidak akan menjadi sasaran.
“Ada beberapa wilayah yang saat ini panen tembakau. Tembakau sangat bagus saat ini. Kasihan kalau di saat yang bagus ini terus kita OMC. Itu akan membuat hasil tembakau petani rusak,” ujarnya.
OMC menjadi salah satu langkah Pemprov Jatim untuk mengurangi dampak kemarau panjang pada 2026. Kekeringan telah memicu krisis air bersih di puluhan desa dan kelurahan yang tersebar di 25 kabupaten/kota.
Sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status darurat kekeringan dan rutin menyalurkan bantuan air bersih kepada warga.
Sementara Kabupaten Nganjuk belum menetapkan status kedaruratan, tetapi tetap rutin melakukan dropping air bersih ke wilayah yang mengalami kekurangan air.
Bantuan juga disalurkan PMI, TNI, Polri, lembaga sosial kemanusiaan, hingga perusahaan swasta.
Selain OMC dan distribusi air bersih, Pemprov Jatim menyiapkan langkah jangka panjang untuk menghadapi krisis air saat kemarau.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memerintahkan BPBD berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memetakan wilayah yang rawan krisis air, tetapi memiliki sumber air yang belum terjangkau masyarakat.
Pemetaan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan pipanisasi dan pembangunan sumur bor, sehingga sumber air yang tersedia dapat dimanfaatkan warga saat kemarau. (cit)
