KILASJATIM.COM, Surabaya – Minggu pagi, 13 Mei 2018. Bom meledak di tiga gereja di Kota Surabaya. Banyak orang yang wafat dan terluka. Di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela, salah satu tempat yang menjadi sasaran teror, ledakan bom sangat dahsyat hingga terdengar di tempat tinggal saya di Menur Pumpungan.
Hari itu, fondasi kota ini coba diruntuhkan dengan rasa takut. Mendadak mal-mal sepi. Jalanan lengang. Orang memilih tetap di rumah sembari berdoa tak ada bom susulan.
Namun di sejumlah kampung, orang-orang memilih tak berdiam diri. Mereka tahu rasa takut tak bisa ditangani hanya dengan imbauan oleh otoritas resmi. Rasa takut hanya bisa diatasi bersama-sama: seperti ratusan lidi yang diikat menjadi sapu yang saling menguatkan.
Maka spanduk-spanduk berisi kalimat-kalimat perlawanan terhadap teror muncul di kampung-kampung, seiring melambungnya tagar #SuroboyoWani, #KamiTidakTakut, dan #TerorisJancuk.
Apa yang terjadi di kampung-kampung Surabaya pada Mei 2018 memiliki akar sejarah panjang dalam perkembangan masyarakat Kota Surabaya. Sejarawan William H. Frederick dalam buku ”Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946)” menyebut pada zaman kolonial, ”Surabaya awal mulanya dibangun di atas tanah perkampungan….”.
Kampung-kampung itu dihuni warga yang disebut arek Suroboyo, yang menurut Frederick, ”mungkin bisa dicirikan sebagai proletariat kota yang khas dari wilayah kolonial yang sedang berkembang”.
”Arek Surabaya tidaklah terdiri dari satu kelompok etnik atau sosial yang terpadu. Para pendatang baru dan pemukim lama sama-sama tertarik oleh suatu keterkaitan dengan lingkungan tertentu mereka serta oleh suatu kepercayaan bahwa mereka menyandang tradisi keberanian, realisme, dan dedikasi bagi kemajuan material… mereka cenderung bereaksi secara keras kalau ditekan”.
Frederick juga menggunakan istilah ”business-like”, yang kira-kira berarti cekatan dan suka bekerja keras, untuk menggambarkan karakter arek Suroboyo.
Masyarakat kampung Surabaya memiliki tradisi lama yang disebut sinoman, yang disebut Frederick sebagai mekanisme ”keseimbangan sosial” untuk menjaga komunitas kampung. Sinoman ini melayani tujuan sosial masyarakat kampung, dan memiliki sejumlah prinsip sosial yang harus dipegang teguh oleh arek Surabaya. Prinsip sosial itu, menurut Frederick, antara lain: ”hak individu untuk berbicara terus terang antarsesama teman, keinginan untuk bertetangga, tidak peduli betapa pun individualistiknya, untuk bergabung bersama-sama dalam peristiwa-peristiwa penting…”
”Sinoman mengatur dana yang dikumpulkan dari iuran ringan bulanan para anggotanya, dan mengatur pemakaian peralatan yang dimiliki bersama yang diperlukan dalam berbagai upacara seperti pada hari-hari raya keagamaan, perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa ini, yang kalau tidak dilakukan dengan cara itu akan memakan biaya yang sangat besar dari setiap keluarga, dengan demikian disubsidi oleh upaya kolektif antar-warga.”
Kampung Pancasila
Prinsip sosial gotong royong sebagaimana hidup di kampung-kampung Surabaya ini pula yang selaras dengan apa yang disampaikan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, yang di kemudian hari kita kenal sebagai Hari Lahir Pancasila.
”Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama!”
Gotong royong adalah intisari Pancasila. Semangat dan nilai yang hidup di kampung-kampung inilah yang kemudian dengan sangat pas diorkestrasi oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan program ”Kampung Pancasila”. Ini sebuah pendekatan pembangunan yang mempertemukan kekuatan pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan secara bersama-sama.
Program Kampung Pancasila ini dicetuskan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk membangun pemerintahan berbasis partisipasi warga. Dalam Kampung Pancasila, warga memiliki kapasitas untuk mengenali persoalan di lingkungannya, mengorganisasi sumber daya, menjalankan program, serta menjaga keberlanjutannya. Pemkot Surabaya hadir sebagai fasilitator, penguat, sekaligus mengorkestrasi berbagai sumber daya dan kebijakan.
Lomba Kampung Pancasila diluncurkan Wali Kota Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya, Kamis malam (17/9/2026). Program ini diikuti 1.360 RW se-Surabaya. Ada empat pilar Kampung Pancasila: pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial budaya, dan pilar kemasyarakatan. Keempat pilar tersebut menggambarkan bahwa persoalan di tingkat kampung bersifat multidimensional, mulai dari masalah lingkungan seperti sampah, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, ibu hamil risiko tinggi, anak putus sekolah, keamanan, dan sebagainya. Kompleksitas itulah yang membutuhkan keterlibatan berbagai perangkat daerah dan masyarakat secara terpadu untuk mencari solusinya.
Kampung Pancasila adalah praktik konkret perubahan paradigma birokrasi. Pemerintahan tidak lagi hanya bekerja untuk masyarakat, tetapi membangun bersama masyarakat dengan menempatkan warga sebagai mitra sekaligus pelaku pembangunan.
Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi urusan pemerintah, kesehatan keluarga tidak hanya menjadi urusan fasilitas kesehatan; keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat, pendidikan bukan hanya tugas sekolah, dan pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi urusan perangkat daerah yang menangani sosial atau ekonomi. Semuanya merupakan persoalan bersama yang membutuhkan solusi bersama. Dengan demikian, hubungan pemerintah dan masyarakat tidak berhenti pada relasi pelayanan, tetapi berkembang menjadi relasi kolaborasi. IKolaborasi bersama warga bukan berarti pemerintah lepas tangan. Justru kolaborasi akan memastikan program Pembangunan kota sukses dan dirasakan semua lapisan warga.
Ada Si Fulan putus sekolah di RW A, misalnya, langsung terdeteksi dan ditangani bersama. Pemerintah kota hadir menyiapkan skema solusi, warga bergandeng tangan memastikan ekosistem lingkungan kampung membuat sang anak merasa didukung untuk kembali bersekolah. Ada Nenek Siti, misalnya, yang tinggal sebatang kara dan rumahnya tak layak huni. Pemerintah kota hadir memperbaiki rumah, sementara warga dengan senang hati menawarkan tempat tinggal sementara bagi sang nenek saat rumahnya sedang diperbaiki sehingga nenek tersebut tak perlu bingung mencari uang sewa kos.
Mungkin inilah yang dimaksud aktivis urban Jane Jacobs dalam The Death and Life of Great American Cities. ”Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody.”
Jane Jacobs yakin, lingkungan perkotaan yang hidup dan dinamis lahir dari partisipasi kolektif akar rumput, bukan dari perencanaan induk yang bersifat top-down.
Gerakan Warga sekaligus Inovasi Pemerintahan
Kampung Pancasila dapat dilihat dari dua sisi sekaligus: sebagai gerakan masyarakat sekaligus sebagai inovasi tata kelola pemerintahan. Di tingkat warga, Kampung Pancasila menghidupkan kembali semangat gotong royong. Di tingkat birokrasi, program ini mendorong perangkat daerah untuk meninggalkan cara kerja yang terkotak-kotak menuju kerja kolaboratif.
Pada titik inilah nilai-nilai Pancasila yang dulu digali Presiden Soekarno dari kearifan rakyat Indonesia menjadi nyata dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Surabaya. Semangat tersebut menjadi energi sosial bagi Surabaya untuk membangun pemerintahan yang semakin responsif, kolaboratif, dan dekat dengan masyarakat
Energi sosial itulah yang selama ini menjadi bagian dari daya tahan warga Surabaya. Hidup di masa perang merebut kemerdekaan, juga di masa teror bom, telah menunjukkan resiliensi warga Surabaya. Hari ini, Kampung Pancasila meneguhkan tradisi sebuah kota yang diciptakan oleh dan untuk warganya, serta mengubahnya menjadi sebuah gerakan bersama. []
