KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah.
Selain mempercepat pembangunan, Pemprov Jatim juga memperkuat koordinasi dan proses verifikasi agar bantuan tersebut tepat sasaran dan diterima masyarakat yang membutuhkan.
Komitmen itu disampaikan Khofifah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI secara daring dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta Pusat.
“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur. Kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” kata Khofifah, dalam rilsinya, Selasa, 15/9/2026.
Berdasarkan data per 14 September 2026, BSPS yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk 35.344 unit rumah di Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.371 unit telah memasuki tahap konstruksi.
Sementara itu, usulan BSPS yang diajukan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 37.853 unit. Sebanyak 15.425 unit telah selesai menjalani verifikasi dan 11.995 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Khofifah mengatakan pelaksanaan program telah mencapai sekitar 35 persen berdasarkan pencairan anggaran senilai Rp247,42 miliar.
Di luar BSPS dari pemerintah pusat, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) juga dilakukan melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD kabupaten/kota.
Pada 2026, sebanyak 5.411 unit RTLH telah tertangani dari target 9.725 unit. Penanganan RTLH oleh Kodam V/Brawijaya dengan dukungan APBD Jatim telah terealisasi 100 persen. Sementara penanganan yang dilakukan Kodaeral V masih dalam proses.
Adapun pemerintah kabupaten/kota telah menangani 3.711 unit dari target 7.801 unit atau sekitar 48 persen.
Untuk mempercepat program, Pemprov Jatim akan membentuk Desk BSPS sebagai pusat koordinasi dan monitoring dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota,” ujar Khofifah.
Pemprov Jatim juga akan memperkuat sosialisasi melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media luar ruang seperti billboard. Langkah tersebut akan dilakukan bersama Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota.
Selain itu, Khofifah mendorong penguatan verifikasi calon penerima untuk mencegah tumpang tindih data dan penerima bantuan ganda.
Pemprov Jatim akan mengoptimalkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), termasuk melalui dukungan Tagana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi persyaratan.
Menurut Khofifah, ketepatan data menjadi kunci agar pembangunan rumah dapat berjalan lebih cepat dan bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini, target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” pungkasnya.(Den/Fri)
