KILASJATIM.COM, Bondowoso – Fraksi Demokrat-Partai Keadilan Sejahtera (Demokrat-PKS) DPRD Kabupaten Bondowoso menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Meski demikian, fraksi memberikan sejumlah catatan strategis terkait pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, peningkatan pendapatan daerah hingga upaya pengentasan kemiskinan.
Pandangan akhir tersebut disampaikan melalui Juru Bicara Fraksi Demokrat-PKS DPRD Bondowoso, Ketut Yudi Kartiko, dalam rapat paripurna DPRD yang membahas persetujuan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Demokrat-PKS mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam melaksanakan Program Rantas (Ruas Jalan Tuntas), penanganan jalan non-ruas serta program Bondowoso Menyala. Namun, fraksi mengingatkan agar seluruh program prioritas tersebut dilaksanakan secara terukur, berkelanjutan dan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Selain pembangunan infrastruktur, Demokrat-PKS juga menyoroti penyesuaian sejumlah target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026. Fraksi mendorong pemerintah daerah terus memperkuat langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, memperbarui data wajib pajak serta menyusun target pendapatan yang lebih realistis berdasarkan capaian aktual di lapangan.
Fraksi juga memberikan perhatian terhadap meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) hasil audit tahun 2025. Menurut Demokrat-PKS, optimalisasi penyerapan anggaran perlu terus dilakukan agar program-program pembangunan dapat berjalan maksimal dan tidak bergantung pada SiLPA untuk menutup kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya.
Di bidang kesehatan, Fraksi Demokrat-PKS mengapresiasi pemenuhan kebutuhan alat kesehatan di RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso serta rencana perluasan ruang ICU. Fraksi juga meminta evaluasi berkala terhadap Puskesmas yang berstatus BLUD agar fleksibilitas pengelolaan keuangan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.
Tak hanya itu, Demokrat-PKS turut mencermati capaian indikator pembangunan daerah. Meski pertumbuhan ekonomi Bondowoso menunjukkan tren positif, fraksi berharap peningkatan tersebut dapat berjalan seiring dengan penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Perhatian lainnya diarahkan pada pembangunan infrastruktur permukiman, rehabilitasi irigasi, pengelolaan persampahan hingga pemberdayaan UMKM. Fraksi menilai sektor-sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian daerah.
Demokrat-PKS juga merekomendasikan pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan disiplin penyerapan anggaran, menjaga konsistensi pelaksanaan program prioritas serta memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan anggaran hingga akhir tahun berjalan.
Dengan berbagai catatan tersebut, Fraksi Demokrat-PKS DPRD Bondowoso akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2026 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.(wan)
