KILASJATIM>COM, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran hampir Rp 7 triliun lebih telah digelontorkan untuk mendukung perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi salah satu basis penetapan desil kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Purbaya mengatakan anggaran tersebut disalurkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk untuk kebutuhan sensus dan berbagai kegiatan pendataan. Tambahan anggaran itu diberikan setelah BPS mengajukannya pada awal tahun.
“Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Mereka awal-awal tahun minta penambahan anggaran, kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” kata Purbaya saat memberikan keterangan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat yang dikutip, Kamis (27/8/2026).
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat merespons banyaknya keluhan masyarakat terkait penetapan desil. Sejumlah warga memprotes hasil pendataan karena dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Menurut Purbaya, perbaikan DTSEN masih terus dilakukan. Ia menyebut anggaran besar tersebut diperlukan untuk mendukung proses survei dan pembaruan data.
“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini,” ujarnya.
Purbaya mengakui proses survei dan pendataan tidak sepenuhnya lepas dari kesalahan. Karena itu, pemerintah akan terus melakukan pembaruan agar data yang digunakan semakin akurat.
Ia berharap hasil perbaikan DTSEN yang dilakukan tahun ini bisa menghasilkan data yang lebih rapi pada tahun depan.
“Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” tuturnya.
Perbaikan DTSEN menjadi penting karena data tersebut digunakan sebagai basis untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Akurasi data akan menentukan ketepatan sasaran berbagai kebijakan dan program yang menggunakan pembagian desil. (cit)
