KILASJATIM.COM, Jakarta – Ketua MPR RI Ahmad Muzani resmi membuka Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidato pembukanya, Muzani menegaskan perbedaan politik tidak boleh menjadi alasan terpecahnya persaudaraan antaranak bangsa.
Sidang yang dimulai sekitar pukul 08.40 WIB itu dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pimpinan lembaga negara, mantan presiden dan wakil presiden, pimpinan partai politik, hingga para duta besar negara sahabat.
Sebelum membuka sidang, Muzani menyampaikan sebanyak 629 dari 732 anggota MPR telah hadir sehingga forum memenuhi syarat kuorum sesuai tata tertib MPR, DPR, dan DPD.
“Dengan demikian, sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka,” kata Muzani sebelum mengetuk palu pembukaan sidang.
Dalam pidatonya, Muzani mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan di tengah dinamika politik dan derasnya arus informasi digital. Menurutnya, Pancasila harus tetap menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Janji bahwa kemerdekaan yang kita warisi dari para pendiri bangsa akan terus kita jaga. Janji bahwa perbedaan politik tidak akan memecah belah persaudaraan kebangsaan,” tegasnya.
Pesan tersebut disampaikan sebagai pengingat agar perbedaan pilihan politik tetap berada dalam koridor demokrasi yang sehat dan tidak berkembang menjadi polarisasi di tengah masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama atau Ning Lia, menilai Sidang Tahunan MPR bukan sekadar agenda rutin lembaga negara.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengetahui capaian penyelenggaraan negara sekaligus mengawal arah pembangunan nasional.
“Sidang tahunan ini bukan hanya milik parlemen atau pemerintah. Rakyat juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana negara dijalankan dan ke mana arah pembangunan dibawa,” ujarnya.
Ning Lia mengajak masyarakat tidak bersikap apatis terhadap agenda kenegaraan. Ia menilai partisipasi publik penting agar setiap kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Rakyat harus ikut mengawal arah bangsa. Karena pembangunan yang baik bukan hanya soal angka dan laporan, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Sidang Tahunan MPR 2026 turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Boediono, dan KH Ma’ruf Amin.
Hadir pula Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Abdul Chair Ramadhan, pimpinan partai politik, jajaran Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, hingga para duta besar negara sahabat.
Usai pembukaan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan laporan kinerja lembaga negara sekaligus pidato kenegaraan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Forum tahunan tersebut menjadi salah satu agenda konstitusional penting untuk menyampaikan capaian pemerintahan sekaligus arah kebijakan nasional kepada masyarakat. (FRI)
