KILASJATIM.COM, Surabaya – Pukul 04.30 WIB, aktivitas di salah satu pasar tradisional di Kabupaten Sidoarjo mulai menggeliat. Di tengah deretan lapak yang dipenuhi sayuran segar, Sulastri (48) sibuk menyusun bayam, kangkung, cabai, dan tomat yang baru datang dari pemasok. Suara tawar-menawar antara pedagang dan pembeli bersahutan, sementara para pemilik warung makan datang lebih awal untuk mendapatkan bahan baku terbaik sebelum matahari terbit.
Selama lebih dari 20 tahun berjualan, Sulastri merasakan pasang surut usaha. Harga komoditas yang berubah hampir setiap hari, biaya operasional yang terus meningkat, hingga daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih menjadi tantangan yang harus dihadapi sehari-hari. Di tengah berbagai dinamika tersebut, ia berharap usaha kecil seperti miliknya tidak luput dari perhatian pemerintah.
“Saya berharap usaha kecil seperti kami juga diperhatikan. Kalau memang ada pendataan yang bisa membantu pemerintah mengetahui kondisi pedagang, tentu saya bersedia memberikan informasi yang diperlukan,” ujarnya tulus.
Kisah Sulastri mencerminkan realitas yang dihadapi jutaan pelaku usaha mikro di kawasan metropolitan Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Sebagai megapolitan terbesar kedua di Indonesia, kawasan ini menjadi motor penggerak utama ekonomi Jawa Timur. Saling ketergantungan antarwilayah di kawasan ini sangat tinggi pasokan bahan pangan dari Lamongan dan Sidoarjo menghidupi warga Surabaya, sementara industri di Gresik dan Mojokerto menyerap tenaga kerja lintas batas administratif.
Namun, di balik denyut ekonominya yang masif, ketimpangan dan belum meratanya pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Kebutuhan akan data yang presisi dan mampu menangkap dinamika hingga ke unit usaha terkecil inilah yang melandasi urgensi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Melalui program sepuluh tahunan ini, BPS akan mendata seluruh aktivitas usaha di luar sektor pertanian secara menyeluruh. Pendataan ini dirancang tidak sekadar untuk menghitung jumlah usaha, melainkan memotret karakteristik mendalam, serapan tenaga kerja, rantai pasok lokal, hingga sejauh mana transformasi digital telah diadopsi oleh para pelaku usaha untuk mendorong akselerasi menuju visi besar Indonesia Maju.
Navigasi Kebijakan Berbasis Data, Bukan Asumsi
Pengamat ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, Gigih Prihantono, menilai data ekonomi yang komprehensif merupakan prasyarat mutlak lahirnya kebijakan pembangunan daerah yang efektif. Menurutnya, karakter ekonomi Gerbangkertosusila sangat dinamis karena mobilitas pekerja dan barang terjadi hampir tanpa sekat wilayah setiap harinya. Tanpa adanya data mikro yang terintegrasi, kebijakan pembangunan antardaerah berisiko berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang kuat.
“Sering kali pemerintah ingin memberikan intervensi yang tepat, tetapi data yang tersedia belum cukup rinci. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah dapat mengetahui sektor usaha apa saja yang tumbuh pesat, wilayah mana yang membutuhkan stimulus infrastruktur, hingga bidang usaha yang paling efektif menyerap tenaga kerja lokal. Kebijakan tidak boleh lagi disusun berdasarkan asumsi, melainkan wajib berbasis data riil di lapangan,” tegas Gigih.
Ia menambahkan, kegunaan hasil sensus ini sejatinya melampaui kepentingan birokrasi. Bagi para pelaku usaha mandiri, data agregat hasil SE2026 dapat menjadi panduan navigasi bisnis untuk membaca kejenuhan pasar, melihat peluang investasi baru, hingga memetakan kebutuhan tenaga kerja terampil di wilayah Gerbangkertosusila.
Memicu Investasi Berkualitas dan Pemerataan Wilayah
Urgensi penyediaan data presisi ini berhubungan erat dengan langkah taktis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menciptakan ekosistem investasi yang semakin kondusif. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk melahirkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dengan mengusung semangat investasi berkualitas, ekonomi tumbuh serta masyarakat sejahtera.
“Percepatan ekonomi di lapangan memerlukan sejumlah terobosan strategis yang terukur, mulai dari harmonisasi tata ruang, penyediaan lahan investasi, pengembangan kawasan industri, hingga peningkatan konektivitas dan infrastruktur penunjang. Tidak kalah penting, penguatan proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) menjadi jangkar utama untuk menarik minat para investor,”jelasnya.
Untuk itulah, lanjutnya, SE2026 memegang peranan krusial sebagai jangkar validitas. Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah awal penyediaan data ekonomi yang akurat, mutakhir, dan komprehensif untuk mendukung seluruh perumusan kebijakan pembangunan berbasis data (evidence-based policy). Melalui blueprint data yang presisi ini, program pemberdayaan UMKM maupun proyek strategis daerah dapat dipetakan secara terarah, sehingga alokasi kebijakan benar-benar tepat sasaran serta mampu mempersempit jurang ketimpangan antardaerah di Jawa Timur.
Memotret Tantangan Riil di Era Digital
Pada momentum sosialisasi dan persiapan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Timur beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, M. Nashrul Wajdi, menambahkan bahwa sensus ini merupakan langkah strategis negara untuk menghadirkan data ekonomi berkualitas. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil pemutakhiran awal Statistical Business Register (SBR), jumlah unit usaha di Jawa Timur saat ini tercatat mencapai sekitar 5,09 juta usaha, atau mengalami kenaikan signifikan sebesar 8,96 persen dibandingkan hasil Sensus Ekonomi satu dekade silam (SE2016).
Namun, pertumbuhan kuantitas tersebut menyimpan tantangan baru yang harus dijawab. Pemerintah tidak lagi cukup hanya mengetahui berapa jumlah unit usaha yang berdiri, melainkan harus memahami struktur terdalamnya, bagaimana tingkat ketahanan mereka terhadap guncangan ekonomi, sejauh mana penetrasi transaksi digital pada usaha mikro, serta apa saja kendala permodalan riil yang dihadapi di lapangan.
“Data yang berkualitas akan membantu pemerintah menyusun kebijakan yang jauh lebih presisi. Mulai dari skema penguatan UMKM agar naik kelas, penciptaan lapangan kerja baru yang adaptif, penataan regulasi investasi, hingga pengembangan sektor-sektor ekonomi kreatif masa depan yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi,” papar Nashrul.
Guna mewujudkan hal tersebut, keterbukaan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat mutlak diperlukan. BPS mengimbau agar seluruh pelaku usaha dari korporasi multinasional di kawasan industri Gresik hingga pemilik lapak kelontong di sudut pemukiman Sidoarjo dapat menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan apa adanya. Kualitas data yang dihasilkan dari kejujuran setiap responden inilah yang nantinya akan menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia selama satu dekade ke depan.
Bagi Sulastri, kedatangan petugas sensus mungkin hanya akan tampak sebagai rutinitas wawancara singkat di tengah kesibukannya melayani pembeli. Namun, di balik lembar kuesioner yang mencatat jenis usahanya, jumlah modal, atau jumlah pekerja yang membantunya, tersimpan potongan teka-teki penting yang akan menyusun potret besar ekonomi Indonesia.
Ketika jutaan pelaku usaha bersedia membuka diri memberikan data yang akurat, saat itulah negara memiliki kompas yang kuat untuk mengarahkan pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan kemakmuran itu mengalir rata, hingga ke lapak-lapak sederhana di pasar tradisional demi mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. (kar)
