KILASJATIM.COM, Bondowoso – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bondowoso, Tohari, menyoroti distribusi barang bersubsidi serta efektivitas program pembinaan pelaku UMKM dalam rapat evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, berbagai program pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada serapan anggaran, tetapi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Tohari menjelaskan, pengawasan distribusi barang bersubsidi seperti BBM dan LPG melibatkan sejumlah pihak. Sekretariat pengawasannya berada di Bagian Perekonomian, sedangkan Diskoperindag menjadi salah satu perangkat daerah yang memiliki peran dalam pengawasan distribusi di lapangan.
Ia menilai penanganan kelangkaan BBM maupun LPG subsidi yang sempat terjadi sepanjang 2025 masih perlu diperbaiki. Meski saat itu dipengaruhi kendala transportasi, respons pemerintah daerah dinilai belum secepat daerah lain yang mengalami persoalan serupa.
“Kelangkaan LPG menjelang hari raya hampir selalu terjadi setiap tahun. Penyebabnya harus benar-benar dievaluasi sehingga ke depan tidak boleh terus berulang,” kata Tohari.
Komisi II juga memberi perhatian terhadap kondisi masyarakat Kecamatan Ijen yang masih menghadapi tingginya harga BBM akibat lokasi yang jauh dari SPBU. Menurut Tohari, kondisi geografis tersebut membuat biaya distribusi meningkat sehingga harga Pertalite di wilayah Ijen bahkan dapat lebih mahal dibandingkan Pertamax di wilayah perkotaan.
Karena itu, Komisi II mendorong adanya solusi jangka panjang, salah satunya dengan mengkaji pembangunan SPBU di Kecamatan Ijen. Keberadaan SPBU dinilai akan mempermudah akses masyarakat sekaligus menekan biaya distribusi BBM.
Tohari mengungkapkan, setelah pembahasan mengenai LPG selesai, Komisi II berencana mengundang seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi BBM dan LPG, termasuk Pertamina serta instansi terkait lainnya. Pertemuan tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret, termasuk membahas kesiapan lahan apabila ada investor yang berminat membangun SPBU di Kecamatan Ijen.
Selain sektor energi, Tohari juga menyoroti program pembinaan dan bantuan peralatan bagi pelaku UMKM. Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan bantuan tersebut benar-benar meningkatkan produktivitas penerima.
“Kalau sebelumnya penjahit hanya mampu menyelesaikan dua potong pakaian menggunakan mesin manual, setelah mendapat mesin listrik seharusnya produksinya meningkat. Kalau hasilnya tetap sama atau alatnya tidak dimanfaatkan, berarti program itu harus dievaluasi,” tegasnya.
Menurut Tohari, monitoring terhadap penerima bantuan perlu dilakukan secara berkala agar pemerintah mengetahui sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM. Dengan demikian, anggaran daerah benar-benar memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Bondowoso.(wan)
