KILASJATIM.COM, Sidoarjo – Realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui satuan kerja mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo pada semester pertama 2026 mencapai sekitar 50 persen. Capaian tersebut dinilai sesuai target dan menunjukkan perbaikan dibanding tren penyerapan anggaran yang selama ini kerap menumpuk pada akhir tahun.
Kepala KPPN Sidoarjo Vicensia Retnasari mengatakan realisasi tersebut menjadi indikator positif dalam pengelolaan anggaran tahun berjalan. Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi satuan kerja, terutama terkait perencanaan program dan karakteristik kegiatan masing-masing instansi.
“Penyerapan anggaran berlaku dalam satu tahun anggaran. Kondisi penumpukan realisasi di akhir tahun tidak hanya terjadi di Sidoarjo, tetapi juga di berbagai daerah lain. Namun dari tahun ke tahun trennya terus membaik,” kata Vicensia dalam Forum Konsultasi Publik (FKP), Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, rendahnya penyerapan pada awal tahun umumnya disebabkan kesiapan program yang belum sepenuhnya matang. Selain itu, setiap satuan kerja memiliki pola pelaksanaan kegiatan yang berbeda sehingga realisasi anggaran tidak selalu merata di setiap triwulan.
Ada satuan kerja yang mulai menjalankan program besar pada triwulan kedua, sementara sebagian lainnya baru merealisasikan kegiatan bernilai besar menjelang akhir tahun anggaran. Kondisi tersebut membuat serapan anggaran pada awal tahun terlihat lebih rendah dibanding periode berikutnya.
Selain membahas pengelolaan APBN, KPPN Sidoarjo juga memanfaatkan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana menyerap masukan dari masyarakat dan pengguna layanan. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus evaluasi terhadap berbagai layanan yang telah berjalan.
Vicensia menjelaskan, sejumlah inovasi layanan berbasis digital terus dikembangkan untuk mempermudah akses masyarakat dan satuan kerja. Beberapa di antaranya adalah PanSer 165, KPPN Sidoarjo Mobile, Mini Class Sido, serta layanan konsultasi digital yang dapat diakses secara daring.
Sementara itu, perwakilan masyarakat yang hadir dalam forum tersebut, Mujiono, menilai kualitas layanan dan fasilitas di KPPN Sidoarjo sudah cukup baik. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas jaringan internet dan pasokan listrik mengingat sebagian besar layanan kini telah berbasis digital.
Menurutnya, gangguan jaringan maupun pemadaman listrik berpotensi memengaruhi kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan satuan kerja.
Dengan capaian penyerapan anggaran yang telah mencapai sekitar 50 persen pada pertengahan tahun, KPPN Sidoarjo berharap koordinasi dengan seluruh satuan kerja terus diperkuat agar realisasi APBN pada semester kedua dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.(TAM)
