KILASJATIM.COM – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi terus dipercepat agar dapat beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026. Hingga pertengahan Juni, progres konstruksi sekolah tersebut telah mendekati 80 persen.
“Ini sudah hampir 80 persen dengan total luas areanya 6,8 hektare. Kita sedang berupaya agar bisa selesai akhir Juni karena sebenarnya tinggal sedikit pekerjaan di bagian belakang,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Selasa (16/6/2026).
Menurut Dody, percepatan pembangunan dilakukan melalui penambahan jumlah tenaga kerja serta pelaksanaan sejumlah pekerjaan secara paralel. Langkah tersebut ditempuh untuk memastikan target penyelesaian konstruksi dapat tercapai sesuai jadwal.
Ia meminta penyedia jasa meningkatkan jumlah pekerja di lapangan agar proses pembangunan berjalan lebih cepat. Kementerian PU juga akan terus melakukan pemantauan secara intensif melalui unit teknis terkait.
“Memang masalah di sini yang utama sebenarnya pekerja, makanya saya minta kepada penyedia jasa untuk menambah pekerjanya. Kalau sudah posisi seperti ini tidak bisa hanya 600 atau 700 orang, paling tidak 900 sampai 1.000 orang,” ujarnya.
Selain progres pembangunan, aspek keamanan kawasan sekolah juga menjadi perhatian pemerintah. Lokasi Sekolah Rakyat Banyuwangi berada di dekat aliran sungai sehingga diperlukan langkah antisipasi terhadap potensi banjir.
Untuk mengurangi risiko tersebut, Kementerian PU telah melakukan sejumlah upaya mitigasi, antara lain pemasangan bronjong serta pembangunan tambahan dinding penahan air di area sekitar sekolah.
“Ada beberapa treatment khusus yang dilakukan. Sudah dipasang bronjong dan nanti akan ditambah lagi dinding penahan air,” kata Dody.
Sekolah Rakyat Banyuwangi dibangun di atas lahan seluas 6,8 hektare dengan nilai kontrak mencapai Rp219,59 miliar. Proyek ini dikerjakan oleh Satuan Kerja Prasarana Strategis Jawa Timur bersama penyedia jasa Nindya-Modern KSO.
Kawasan pendidikan tersebut dirancang sebagai kompleks pendidikan terpadu yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA, lengkap dengan asrama siswa. Berbagai fasilitas pendukung juga disediakan, seperti rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, hingga lapangan sepak bola.
Dody menegaskan seluruh Sekolah Rakyat yang dibangun pemerintah mengusung standar internasional. Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
“Semua Sekolah Rakyat yang dibangun oleh Bapak Presiden standarnya adalah sekolah internasional. Beliau ingin memuliakan adik-adik kita dari keluarga prasejahtera dengan menyediakan sekolah yang megah dan berkualitas,” ujarnya.
Secara nasional, Kementerian PU saat ini tengah menyelesaikan pembangunan 93 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah. Seluruh proyek tersebut ditargetkan dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru Juli 2026 sebagai bagian dari upaya pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia. (OUL)
