KILASJATIM.COM, Surabaya – Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Timur periode 2025–2030 resmi dilantik di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (10/6). Pelantikan tersebut dirangkai dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Media Pers Profesional Melindungi Kepentingan Publik” yang menghadirkan Ahli Pers Dewan Pers Yogi Hadi Ismanto dan Ketua Umum JMSI Teguh Santoso.
Kegiatan ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri media saat ini, mulai dari profesionalisme perusahaan pers, verifikasi media, hingga menjaga independensi di tengah perubahan ekosistem informasi dan persaingan industri yang semakin ketat.
Dalam pemaparannya, Yogi Hadi Ismanto menegaskan bahwa verifikasi perusahaan pers bukan merupakan kewajiban sebagaimana masih dipahami oleh sebagian kalangan. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada dasarnya mengatur fungsi pendataan dan pencatatan perusahaan pers.
“Verifikasi itu merupakan hak perusahaan pers untuk mendapatkan pengakuan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan Dewan Pers. Sama seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), itu juga hak wartawan untuk memperoleh pengakuan kompetensi dari negara,” ujarnya.
Yogi menjelaskan bahwa perusahaan pers yang telah terverifikasi memperoleh legitimasi bahwa tata kelola perusahaan, operasional, dan produk jurnalistik yang dihasilkan telah memenuhi standar perusahaan pers yang sehat dan profesional.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar pascareformasi adalah membedakan media yang menjalankan kaidah jurnalistik secara benar dengan media yang belum memenuhi standar profesional.
“Semangat keterbukaan setelah reformasi membawa dampak positif bagi kebebasan pers. Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada banyaknya media yang kualitas dan profesionalismenya beragam. Di sinilah pentingnya standar dan verifikasi perusahaan pers,” katanya.
Sementara itu, Teguh juga menyoroti perubahan besar dalam ekosistem media yang berkembang jauh melampaui ekspektasi saat era kebebasan pers mulai tumbuh di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa pada awal reformasi, kebebasan informasi diyakini mampu menjadi instrumen kontrol sosial sekaligus memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses terhadap informasi. Namun, perkembangan teknologi digital kini memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus penyebar informasi.
“Sekarang situasinya sudah berbeda. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa menjadi produsen informasi. Karena itu tantangan media profesional menjadi semakin besar,” ujarnya.
Menurut Teguh, profesionalisme media harus berjalan seiring dengan independensi. Ia menegaskan bahwa independensi bukan berarti media tidak boleh menjalin hubungan dengan berbagai pihak, melainkan kemampuan untuk menjaga jarak yang sama terhadap semua kepentingan.
“Independensi adalah kemampuan menjaga jarak yang sama dengan semua pihak. Media tidak boleh condong ke salah satu kepentingan sehingga tetap bisa menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif,” katanya.
Teguh juga menyoroti tekanan ekonomi yang kini dihadapi industri media. Di tengah bertambahnya jumlah perusahaan media dan wartawan, sumber pendapatan industri pers justru semakin terbatas. Kondisi tersebut memicu persaingan yang semakin ketat antarperusahaan media.
Karena itu, ia menilai kolaborasi serta penguatan kualitas jurnalistik menjadi kebutuhan mendesak agar media tetap mampu menjalankan fungsi informatif dan kontrol sosial secara optimal.
“Semua media tentu ingin menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Tetapi keinginan itu sering kali dibatasi oleh tantangan bisnis, perubahan teknologi, dan persaingan yang semakin kompleks,” ujarnya.
Melalui pelantikan dan forum diskusi tersebut, JMSI Jawa Timur diharapkan dapat memperkuat peran media siber yang profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan publik di tengah dinamika industri media yang terus berubah.
Selain menjadi ajang konsolidasi organisasi, kegiatan ini juga menjadi ruang bertukar gagasan untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan pers, sekaligus memperkuat komitmen menjaga kualitas informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.(kar)
