KILASJATIM.COM – Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terus mendorong pembaruan data kependudukan di tingkat masyarakat guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran. Upaya tersebut dinilai sangat penting karena data menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan dan layanan sosial.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan dalam pendataan warga miskin maupun penyaluran bantuan sosial. Data tersebut menjadi rujukan pemerintah untuk memotret kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat dan komprehensif.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Wildan, mengatakan pemanfaatan DTSEN telah membantu pemerintah dalam memetakan kebutuhan masyarakat. Namun, proses pembaruan data di tingkat akar rumput masih menjadi tantangan yang harus terus diperbaiki.
“Dinas Sosial sudah menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional sebagai patokan untuk penyaluran bantuan dan pendataan warga miskin. Problem yang kami hadapi adalah proses pembaruan data di tingkat bawah, mulai RT, RW hingga kelurahan dan desa yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Wildan, Selasa (2/6/2026).
Menurutnya, dinamika kependudukan yang terjadi setiap hari membuat proses pembaruan data tidak bisa dilakukan secara sesaat. Berbagai perubahan seperti kelahiran, kematian, perpindahan domisili, hingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat harus segera tercatat agar data tetap valid dan sesuai kondisi nyata di lapangan.
Wildan menjelaskan bahwa persoalan pembaruan data bukan hanya terjadi di daerah, tetapi juga menjadi tantangan secara nasional. Karena itu, diperlukan koordinasi dan keterlibatan semua pihak agar data yang digunakan pemerintah selalu mutakhir.
“Secara nasional, updating data memang menjadi tantangan bersama. Tidak bisa dilakukan sekali lalu selesai. Karena setiap saat ada perubahan di masyarakat yang harus segera tercatat agar data tetap valid,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembaruan data kependudukan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Warga diminta segera melaporkan setiap perubahan data kependudukan kepada pemerintah desa, kelurahan, maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pelaporan warga yang meninggal dunia. Menurut Wildan, pengurusan akta kematian dan pembaruan data kependudukan harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam database penerima bantuan sosial.
“Kalau ada keluarga yang meninggal, mohon segera diurus akta kematiannya dan diperbarui datanya. Ini penting karena berkaitan langsung dengan berbagai bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat sehingga dapat diterima oleh warga yang benar-benar berhak,” tuturnya.
Dinas Sosial Sidoarjo berharap kesadaran masyarakat dalam memperbarui data kependudukan terus meningkat. Dengan data yang akurat dan terkini, program bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (DSY)
