KILASJATIM.COM, Surabaya – Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 menjadi momentum evaluasi bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyoroti sejumlah sektor yang masih memerlukan perhatian, mulai layanan administrasi kependudukan (adminduk), pengelolaan sampah, penataan pedagang kaki lima (PKL), Program Kampung Pancasila hingga tata kelola parkir.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Cak Yebe itu mengapresiasi berbagai inovasi dan digitalisasi layanan yang telah dilakukan Pemkot Surabaya. Namun, menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari kecanggihan sistem, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pemkot memang sudah bergerak cepat dalam digitalisasi layanan. Tetapi yang harus dipastikan, layanan itu benar-benar dirasakan masyarakat sampai tingkat bawah,” kata Cak Yebe usai mengikuti upacara HJKS ke-733 di Balai Kota Surabaya, Minggu (31/5/2026).
Ia menilai layanan adminduk melalui Balai RW dan aplikasi Klampid New Generation (KNG) merupakan langkah positif untuk mempermudah pengurusan dokumen kependudukan. Meski demikian, pemanfaatannya masih perlu diperluas, terutama bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat kelurahan dan RW dinilai penting agar standar pelayanan publik dapat dirasakan merata di seluruh wilayah kota.
“Jangan sampai pelayanan cepat hanya terjadi di pusat kota. Warga di kampung-kampung juga harus mendapatkan kualitas pelayanan yang sama,” tegasnya.
Selain adminduk, persoalan sampah juga menjadi perhatian Komisi A DPRD Surabaya. Cak Yebe mendukung Program Suroboyo ASRI yang dijalankan Pemkot, namun meminta persoalan penumpukan sampah yang masih terjadi di sejumlah titik segera ditangani.
Menurutnya, masih ditemukan sampah rumah tangga yang menumpuk di kawasan permukiman maupun depo sampah. Bahkan, di beberapa lokasi sampah dilaporkan meluber hingga ke area pelataran depo.
“Kami menjumpai langsung adanya sampah yang meluber di pelataran depo. Pemkot harus memastikan jumlah Tonk Bin mencukupi dan jadwal pengambilan sampah berjalan optimal agar tidak terjadi overload,” ujarnya.
Di bidang penegakan peraturan daerah, Cak Yebe mengapresiasi pendekatan humanis yang diterapkan Satpol PP saat melakukan penertiban. Namun, ia menekankan bahwa penataan kawasan tidak boleh berhenti pada pengosongan lokasi semata.
Menurutnya, kawasan yang telah ditertibkan harus memiliki arah pemanfaatan yang jelas agar tidak kembali digunakan untuk aktivitas serupa. Penataan PKL juga perlu menjadi bagian dari kebijakan yang terintegrasi tanpa mengabaikan aspek ekonomi masyarakat.
Sorotan lain disampaikan terhadap Program Kampung Pancasila. Program tersebut dinilai memiliki tujuan yang baik dalam memperkuat kerukunan dan harmoni sosial, tetapi perlu dilengkapi dengan indikator keberhasilan yang terukur.
“Harus ada ukuran apakah keamanan lingkungan meningkat, konflik sosial berkurang, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Sementara itu, sektor perparkiran disebut masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Surabaya. Menurut Cak Yebe, digitalisasi sistem parkir perlu dibarengi peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya para juru parkir.
Ia menilai para juru parkir perlu mendapatkan pembinaan berkelanjutan, mulai dari standar operasional pelayanan, kemampuan komunikasi hingga etika dalam melayani masyarakat.
“Jukir harus dibekali SOP pelayanan, kemampuan komunikasi, etika, dan sikap melayani yang baik,” ujarnya.
Cak Yebe menegaskan, HJKS ke-733 seharusnya menjadi momentum bagi seluruh organisasi perangkat daerah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kemajuan kota tidak hanya ditunjukkan oleh pembangunan fisik dan digitalisasi layanan, tetapi juga oleh pelayanan yang adil, merata, dan benar-benar dirasakan seluruh warga Surabaya. (FRI)
