KILASJATIM.COM, Surabaya – Puluhan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pembela Konstitusi menggelar aksi besar di Surabaya, menuntut Pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap tegas terhadap konflik global yang dinilai sarat kepentingan imperialisme dan melanggar prinsip kemanusiaan.
Sebanyak 36 elemen masyarakat terlibat dalam aksi ini. Massa menyuarakan kritik keras terhadap arah politik global serta mendesak Indonesia tidak terseret dalam kepentingan blok kekuatan tertentu.
Ketua aksi, Saleh Ismail Mukadar, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan aksi kemanusiaan yang berdiri di atas nilai konstitusi, bukan kepentingan sektarian.
“Ini bukan aksi agama, ini aksi kemanusiaan. Kami menolak segala bentuk penjajahan dan imperialisme yang masih berlangsung terhadap bangsa-bangsa merdeka,” tegas Saleh di hadapan massa aksi.
Desakan Keras: Keluar dari BOP dan Tolak Tekanan Global
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Pembela Konstitusi secara terbuka mendesak Pemerintah Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP) yang dinilai sebagai bagian dari skema geopolitik global di bawah pengaruh Amerika Serikat.
Massa menilai keberadaan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi menyeret kebijakan luar negeri nasional keluar dari prinsip bebas aktif dan non-blok.
“Indonesia tidak boleh tunduk pada kepentingan adidaya mana pun. Politik luar negeri harus kembali pada amanat konstitusi: bebas, aktif, dan anti-penjajahan,” lanjut Saleh.
Sorotan Konflik Global dan Sikap Politik Indonesia
Aksi ini juga menyoroti eskalasi konflik di berbagai kawasan yang dinilai sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kemanusiaan dan kedaulatan negara.
Aliansi Pembela Konstitusi menyampaikan sejumlah tuntutan tegas:
• Penghentian segera kekerasan dan krisis kemanusiaan di Gaza.
• Penolakan terhadap ekspansi militer dan permukiman ilegal di wilayah Palestina.
• Penegasan sikap Indonesia untuk tidak terlibat dalam normalisasi dengan pihak yang dianggap melakukan penjajahan.
• Dorongan kepada pemerintah untuk mengambil langkah diplomatik yang lebih berani di forum internasional.
• Selain itu, massa juga menegaskan bahwa Indonesia harus memainkan peran strategis sebagai negara yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas.
Tekanan Politik Menguat
Aksi ini menjadi sinyal menguatnya tekanan publik terhadap pemerintah agar tidak bersikap pasif dalam merespons dinamika global. Aliansi menilai, sikap diam justru berpotensi melemahkan posisi Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia.
“Jika Indonesia diam, maka kita sedang mengkhianati sejarah perjuangan bangsa sendiri,” tegas pernyataan dalam aksi tersebut.
Seruan Nasional
Aliansi Pembela Konstitusi menutup aksi dengan seruan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat solidaritas dan menjaga konsistensi arah politik luar negeri Indonesia.
“Hentikan penjajahan di atas dunia. Kembalikan Indonesia pada politik bebas aktif. Berdiri bersama rakyat tertindas.”(pur)
