KILASJATIM.COM, Surabaya – Sebanyak 147.545 kartu keluarga (KK) di Surabaya masih berstatus nonaktif setelah tidak ditemukan dalam survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dampaknya, akses berbagai layanan publik untuk warga terdampak ikut dibekukan.
Status nonaktif ini membuat pengurusan administrasi, pendaftaran beasiswa, hingga perizinan usaha tidak bisa diproses. Pengajuan bantuan juga otomatis tertolak selama data kependudukan belum aktif.
Per 31 Maret 2026, jumlah KK nonaktif tercatat 148.537. Setelah pengumuman dibuka ke publik sejak 1 April, sebanyak 992 KK tambahan telah melakukan klarifikasi hingga 17 April.
“Setelah warga mengonfirmasi keberadaannya, status nonaktif sementara akan otomatis dibuka,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Eddy Christijanto dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
Jika ditarik sejak rilis awal pada 19 Februari 2026, jumlah KK nonaktif sempat mencapai 181.867. Hingga pertengahan April, sebanyak 34.322 KK telah melakukan klarifikasi secara kumulatif.
Artinya, dalam hampir dua bulan, jumlah data nonaktif berkurang lebih dari 34 ribu KK. Meski begitu, masih ada 147.545 KK yang belum terverifikasi dan tetap terdampak pembekuan layanan.
Kesempatan klarifikasi masih dibuka. Warga bisa mengecek status data secara daring atau mendatangi kantor kelurahan sesuai alamat pada dokumen kependudukan.
Mayoritas KK yang dinonaktifkan tidak ditemukan di alamat saat pendataan berlangsung. Sebagian diketahui berada di luar wilayah, bahkan luar negeri.
Tanpa klarifikasi, status nonaktif akan terus berlaku—dan akses layanan publik tetap tertutup.(cit)
