KILASJATIM.COM, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Musrenbang ini menjadi forum strategis tahunan yang mempertemukan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam rangka merumuskan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur tahun 2027. Agenda utama forum ini adalah menyinkronkan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus menjawab tantangan global yang berdampak pada daerah.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari keselarasan dengan program nasional. Ia menyebut, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari tingkat pusat hingga desa.
“Ini konteks pembangunan kita semua bagaimana berseiring dengan program nasional dan bagaimana kita berkontribusi signifikan pada target pembangunan nasional,” ujarnya.
Lebih lanjut, Khofifah menyoroti pentingnya penguatan program strategis yang berbasis masyarakat, seperti ketahanan pangan, koperasi merah putih, serta berbagai program pemberdayaan desa. Ia menegaskan bahwa desa menjadi fondasi utama dalam keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, kepala desa memiliki peran sentral sebagai penggerak inisiatif pembangunan di tingkat akar rumput.
“Kalau ada program terkait SPPG, MBG, koperasi merah putih, maupun ketahanan pangan, kekuatan itu semua dari bawah. Dari desa dan inisiasi kepala desa,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Khofifah juga memaparkan capaian indikator makro ekonomi Jawa Timur yang menunjukkan tren positif. Ia menyebut ketimpangan pendapatan yang tercermin dari gini rasio terus mengalami penurunan, menandakan pemerataan ekonomi yang semakin baik.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Timur juga menunjukkan tren menurun dan tercatat sebagai yang terendah di Pulau Jawa.
“Pengangguran di Jawa Timur terus menurun dan secara regional Jawa kita termasuk yang paling rendah,” ungkapnya.
Khofifah menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor industri, dunia usaha, hingga perguruan tinggi yang berperan dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif.
Di sisi lain, ia menekankan pentingnya penguatan layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, pemerataan kualitas layanan publik hanya dapat terwujud melalui sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam kerangka pentahelix, Khofifah juga mendorong keterlibatan aktif DPRD, akademisi, pelaku usaha, komunitas, serta lembaga keuangan dalam memberikan masukan terhadap perencanaan pembangunan. Hal ini dinilai penting untuk merespons dinamika global, termasuk tantangan ekonomi dan ketahanan pangan.
Di sektor pangan, Khofifah menegaskan bahwa Jawa Timur telah menunjukkan capaian signifikan. Ia menyebut provinsi ini tidak hanya berada pada tahap ketahanan pangan, tetapi telah bergerak menuju kedaulatan pangan.
Jawa Timur, lanjutnya, menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi secara nasional, termasuk pada triwulan pertama tahun 2026. Selain itu, Jawa Timur juga mencatat populasi ternak terbesar di Indonesia.
“Jawa Timur sudah naik kelas, bukan sekadar ketahanan pangan, tetapi menuju kedaulatan pangan,” tegasnya.
Khofifah juga mengungkapkan adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan grand parent stock (GPS) sebagai bagian dari upaya substitusi impor bibit unggas. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap impor dari sejumlah negara serta memperkuat kemandirian sektor peternakan nasional.
Di bidang pendidikan, Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi membanggakan. Selama tujuh tahun berturut-turut, provinsi ini menjadi daerah dengan jumlah terbanyak siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), termasuk penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Capaian tersebut, menurut Khofifah, menjadi indikator meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Jawa Timur.
Menutup sambutannya, Khofifah secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2027 dan berharap forum ini mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang komprehensif, adaptif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Musrenbang 2026 untuk merumuskan RKPD 2027 saya nyatakan resmi dimulai,” pungkasnya.(FRI)
