KILASJATIM.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mematangkan arah pembangunan 2027 dengan menempatkan pelayanan dasar sebagai prioritas utama. Hal itu mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 yang digelar di Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan bahwa sektor kesehatan dan pendidikan akan menjadi fondasi utama pembangunan ke depan.
“Pemprov Jatim memastikan akses layanan pendidikan dan kesehatan menjadi skala prioritas,” ujar Emil.
Di sektor kesehatan, Pemprov Jatim tengah mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis. Di antaranya pembangunan rumah sakit di Pamekasan dan Jember. Khusus di Jember, rumah sakit paru yang ada kini ditingkatkan statusnya menjadi rumah sakit umum.
Langkah ini akan memperkuat layanan kesehatan regional, dengan total lima rumah sakit daerah yang tersebar di Surabaya, Madiun, Malang, Madura, hingga kawasan Tapal Kuda.
Namun di tengah ambisi tersebut, Pemprov Jatim juga dihadapkan pada tantangan fiskal. Emil mengungkapkan adanya penyesuaian anggaran yang membuat alokasi kewenangan provinsi berkurang hingga Rp2,8 triliun.
Meski begitu, ia memastikan sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, terutama dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, termasuk para guru.
“Investasi pendidikan dan kesehatan bukan sekadar bangunan fisik, tapi juga SDM yang harus diperhatikan,” tegasnya.
Lebih jauh, Emil menyoroti ketergantungan pendapatan daerah pada pajak kendaraan bermotor. Di satu sisi, dana tersebut dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Di sisi lain, pemerintah juga wajib mengalokasikannya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
“Inilah yang kita ingin menyeimbangkan. Ada mandat membiayai jalan, tapi juga tanggung jawab untuk pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Tak hanya itu, Musrenbang juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan antara kawasan metropolitan dan pedesaan. Kawasan metropolitan tetap diposisikan sebagai motor penggerak ekonomi, khususnya di sektor jasa, ekonomi kreatif, dan digital.
Sementara itu, desa didorong agar tidak tertinggal melalui penguatan konektivitas. Salah satu upayanya adalah pengembangan transportasi terintegrasi seperti Trans Jatim di Surabaya Raya dan Malang Raya, serta konsep transportasi maritim TransJatim Laut.
Pemprov Jatim juga terus menggarap proyek strategis perkeretaapian, mulai dari double track hingga elektrifikasi jalur. Proyek ini kini memasuki tahap kajian teknis dengan nilai kontrak mencapai Rp140 miliar.
“Transportasi publik ini investasi jangka panjang. Kalau tidak dimulai, kita tidak akan pernah maju,” ujarnya.
Menutup paparannya, Emil menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan agar seluruh program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Ke depan, tata kelola harus semakin baik agar semua program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tandasnya.
Musrenbang RKPD 2027 ini diharapkan menjadi pijakan kuat bagi Jawa Timur untuk menghadapi tantangan global, sekaligus memastikan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.(FRI)
