KILASJATIM.COM, Jakarta – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyiapkan uang saku (living cost) bagi jemaah haji Indonesia tahun 1447 H/2026 M. Setiap jemaah dijadwalkan menerima sebesar 750 riyal Arab Saudi (SAR).
Penyaluran dilakukan melalui penyediaan banknotes dengan total mencapai SAR 152.490.000 untuk 203.320 jemaah haji reguler. Distribusi uang tunai ini bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI).
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, mengatakan pengadaan valuta asing tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Tahun ini, BPKH kembali menerapkan skema akad sharf atau transaksi tukar mata uang secara tunai.
“Nilai pokok diserahterimakan secara tunai, sementara biaya distribusi dibayarkan setelah kewajiban penyedia terpenuhi. Ini untuk menjaga transparansi,” kata Amri dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).
Ia menjelaskan, setiap jemaah akan menerima pecahan uang terdiri dari 1 lembar SAR 500, 2 lembar SAR 100, dan 1 lembar SAR 50. Dana ini digunakan untuk kebutuhan harian selama di Tanah Suci, termasuk konsumsi tambahan, keperluan darurat, hingga pembayaran DAM (denda haji).
Di tengah dinamika ekonomi global, total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 tercatat sekitar Rp 87 juta per jemaah. Namun, jemaah hanya membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sekitar Rp 54 juta.
Selisih biaya tersebut ditutup dari hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH. “Sekitar Rp 33,2 juta berasal dari nilai manfaat yang kami kelola,” ujarnya.
BPKH juga memastikan potensi kenaikan biaya akibat kondisi global tidak akan langsung dibebankan kepada jemaah. Pemerintah membuka opsi dukungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penyaluran living cost ini diharapkan memberi kepastian finansial bagi jemaah, sekaligus memudahkan mereka menjalankan ibadah di Tanah Suci dengan lebih tenang.(cit)
