KILASJATIM.COM, Surabaya – Musim kemarau 2026 mulai mengancam wilayah Jawa Timur, termasuk daerah lumbung pangan. Pemerintah daerah memetakan sedikitnya lima wilayah yang menjadi prioritas pengawasan untuk menjaga produksi tetap stabil di tengah potensi kekeringan.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut daerah tersebut meliputi Banyuwangi, Lamongan, Ngawi, Ponorogo, dan Madiun. Wilayah-wilayah ini dinilai rentan karena menjadi sentra produksi pangan, khususnya padi.
“Kerawanan kekeringan relatif merata, terutama di wilayah lumbung pangan. Hampir semua daerah punya titik rawan,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Tahun 2026 di Dyandra Covention Center, Selasa (7/4/2026).
Berdasarkan prakiraan BMKG, musim kemarau mulai terjadi pada April dan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus. Sejumlah daerah bahkan mulai merasakan dampaknya sejak Juni.
Selain ancaman penurunan produksi pangan, kekeringan juga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Risiko ini meningkat terutama di kawasan dengan vegetasi kering dan akses terbatas.
Untuk mengantisipasi, pemerintah memperkuat ketersediaan air melalui pembangunan infrastruktur. Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 2.000 sumur bor telah dioperasikan, dengan tambahan sekitar 1.800 unit disiapkan tahun ini.
Optimalisasi bendungan juga dilakukan sebagai cadangan air, terutama di wilayah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Nganjuk, dan Bojonegoro.
“Langkah utama adalah memastikan ketersediaan air tetap terjaga dan respons cepat jika terjadi kebakaran,” kata Emil.
Ia menekankan penanganan dini menjadi kunci, khususnya dalam mencegah kebakaran meluas ke area yang sulit dijangkau.
Dengan potensi kekeringan yang diperkirakan meluas, kesiapan infrastruktur dan respons cepat menjadi penentu dalam menjaga ketahanan pangan Jawa Timur selama musim kemarau.(FRI/cit)
