KILASJATIM.COM, Surabaya – Rencana Pemerintah Kota Surabaya menghadirkan rumah susun sederhana milik (rusunami) bagi generasi muda mulai digulirkan. Namun, di balik janji hunian terjangkau, sejumlah aspek krusial masih menyisakan tanda tanya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut rusunami akan dibangun di Tambak Wedi, Rungkut, dan Ngagel. Program ini menyasar pasangan muda dengan harga yang diklaim lebih terjangkau, bahkan diproyeksikan mulai Rp100 juta hingga Rp200 juta.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan program ini masih dalam tahap pematangan, termasuk terkait skema pembiayaan dan kesiapan lahan.
“Ini masih kami hitung detail, baik dari sisi lahan, pembiayaan, maupun kemampuan masyarakat. Harapannya tetap terjangkau, tapi juga realistis untuk direalisasikan,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Konsep hunian juga dibuat berbeda dengan menyediakan dua kamar tidur. Pemerintah berharap skema ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda di tengah tingginya harga properti di Surabaya.
Namun, hingga kini belum ada rincian pasti terkait jumlah unit yang akan dibangun maupun kuota penerima. Padahal, potensi permintaan dinilai tinggi, terutama dari kalangan pekerja muda dan keluarga baru.
Di sisi lain, ketersediaan lahan menjadi tantangan tersendiri. Pemkot berencana memanfaatkan aset milik pemerintah, tetapi keterbatasan lahan di kawasan strategis berpotensi memengaruhi skala dan kecepatan realisasi proyek.
Terkait keterlibatan perbankan, ia menyebut komunikasi masih terus dilakukan agar skema kredit dapat diterima semua pihak.
“Kami koordinasikan dengan perbankan supaya skemanya aman, baik untuk masyarakat maupun pihak bank,” katanya.
Aspek pembiayaan juga belum sepenuhnya jelas. Pemkot menggandeng perbankan dengan skema bunga sekitar 5 persen dan tenor hingga 20 tahun. Namun, keterlibatan bank dalam pembiayaan segmen ini dinilai masih perlu kepastian, terutama terkait risiko kredit dari kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.
Skema kepemilikan menggunakan hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan lahan (HPL) disebut menjadi solusi untuk menekan harga. Meski demikian, model ini juga membutuhkan sosialisasi agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat terkait status kepemilikan.
Sementara itu, terkait jumlah unit dan kuota penerima, Pemkot belum menetapkan angka pasti.
“Kami tidak ingin tergesa-gesa. Yang penting tepat sasaran dan berkelanjutan,” tambahnya.
Program rusunami ini dirancang sebagai kelanjutan dari rusunawa, dengan mendorong mobilitas sosial warga dari sewa ke kepemilikan. Namun, tanpa kejelasan tahapan dan kesiapan ekosistem pendukung, transisi tersebut berpotensi tidak berjalan optimal.
Pemkot juga menyebut akan mengintegrasikan kawasan hunian dengan transportasi umum. Rencana ini dinilai penting, mengingat lokasi hunian akan sangat menentukan minat masyarakat.
Di tengah berbagai rencana tersebut, realisasi menjadi ujian utama. Tanpa kejelasan lahan, skema pembiayaan yang matang, serta kuota yang transparan, program rusunami berisiko berhenti sebagai wacana.
Sebaliknya, jika mampu dieksekusi dengan tepat, program ini berpeluang menjadi solusi konkret bagi generasi muda untuk memiliki hunian di tengah tekanan harga properti perkotaan yang terus meningkat.(cit)
