KILASJATIM.COM, Banyuwangi – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (4/3/2026). Forum tersebut menjadi wadah untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan Banyuwangi di tengah dinamika global serta berbagai isu strategis nasional.
Dalam sambutannya, Ipuk menyampaikan bahwa pembangunan Banyuwangi pada 2027 akan difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), pengembangan ekonomi berbasis hilirisasi, serta penguatan sektor pariwisata berkelanjutan.
Menurut Ipuk, perencanaan pembangunan daerah ke depan harus memperhitungkan situasi global yang tidak menentu. Ia menyinggung konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memicu gejolak ekonomi dunia.
“Perencanaan pembangunan daerah 2027 dihadapkan pada situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah memicu gejolak ekonomi dunia yang berpotensi mendorong kenaikan harga minyak, mengganggu rantai pasok, serta menekan inflasi,” kata Ipuk.
Selain faktor global, sejumlah isu strategis nasional juga menjadi perhatian dalam penyusunan RKPD, seperti penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan penurunan kemiskinan ekstrem, serta pengurangan angka stunting. Transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan UMKM, digitalisasi sektor produktif, hingga reformasi pendidikan dan layanan kesehatan turut menjadi prioritas.
Ipuk mengajak seluruh pihak untuk menjadikan berbagai tantangan tersebut sebagai peluang pembangunan daerah.
“Kami mengajak semuanya untuk melihat ke depan, menyikapi tantangan dan mengubahnya menjadi peluang, dengan mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” ujarnya.
Delapan Prioritas Pembangunan 2027
Untuk mewujudkan target pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan delapan prioritas program pada 2027. Program tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM, reformasi perlindungan sosial, transformasi ekonomi lokal dan penguatan UMKM, peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, digitalisasi layanan publik, penguatan ketahanan bencana, serta harmonisasi sosial.
Terkait sektor pertanian, Ipuk menegaskan bahwa pemerintah daerah melarang pembangunan permanen di atas lahan sawah sebagai bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional.
“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kita beri larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan program swasembada pangan Presiden,” tegasnya.
Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, Pemkab Banyuwangi meluncurkan program Banyuwangi Progresif yang memprioritaskan pemberian beasiswa, khususnya di sektor kesehatan sebagai fondasi pembangunan manusia. Selain itu, pemerintah daerah juga menggelar KOINWANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) untuk menjaring talenta-talenta inovatif dari masyarakat.
Di sisi lain, Ipuk menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama, terutama perbaikan jalan poros antar kecamatan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Keluhan terbesar rakyat hari ini tentang infrastruktur. Kami akan fokuskan sisa kekuatan fiskal untuk menyambungkan urat nadi antarwilayah agar masyarakat bisa melintas dengan aman dan lancar,” katanya.
Musrenbang RKPD 2027 diikuti secara luring dan daring oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, kepala desa se-Banyuwangi, serta berbagai elemen masyarakat. Turut hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, DPRD, Forkopimda, tokoh agama, akademisi, hingga organisasi masyarakat.
Ipuk berharap forum tersebut mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang konkret dan berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, hari ini dan masa yang akan datang,” pungkasnya.(zul)
