KILASJATIM.COM, Lumajang – Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi pada Selasa (malam). Tinggi kolom letusan terpantau mencapai 800 meter di atas puncak.
“Terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 21.50 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 800 meter di atas puncak atau 4.476 meter di atas permukaan laut (mdpl),” ujar Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Sigit Rian Alfian dalam laporan tertulis yang diterima di Lumajang.
Kolom abu vulkanik teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke timur dan tenggara. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dan durasi 119 detik.
Berdasarkan catatan petugas, Semeru tercatat mengalami delapan kali erupsi sepanjang Selasa. Erupsi pertama terjadi pada pukul 00.17 WIB, namun secara visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut.
Saat ini, Gunung Semeru masih berada pada status aktivitas vulkanik Level III (Siaga). Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengeluarkan sejumlah rekomendasi kepada masyarakat.
Masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, warga juga tidak diperbolehkan beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 kilometer dari puncak.
Selain itu, masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.
Warga diminta tetap waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Semeru, terutama di Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Potensi lahar juga dapat terjadi di sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.
Pemerintah daerah bersama aparat terkait terus melakukan pemantauan intensif dan mengimbau masyarakat untuk mengikuti perkembangan informasi resmi dari pihak berwenang.(ara)
