KILASJATIM.COM, Banyuwangi – Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang digagas Pemerintah Pusat akan diperluas ke 41 kabupaten/kota di Indonesia. Kabupaten Banyuwangi yang menjadi daerah percontohan perdana diminta membagikan pengalaman sukses dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani memaparkan success story pelaksanaan piloting Bansos Digital di hadapan para kepala daerah dalam forum yang digelar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Di hadapan sejumlah kepala daerah provinsi serta kabupaten/kota, Ipuk mengulas berbagai tantangan utama dalam implementasi digitalisasi bansos. Mulai dari keterbatasan perangkat pendukung, lemahnya sinyal seluler di sejumlah wilayah, hingga kesiapan penerima bantuan.
“Proses pendataan bansos digital membutuhkan perangkat dan jaringan yang memadai. Sementara di Banyuwangi, tidak semua wilayah terjangkau sinyal. Bahkan di kawasan perkebunan nyaris tidak ada sinyal, dan tidak semua penerima bantuan memiliki telepon genggam,” ujar Ipuk.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengerahkan ribuan pendamping dari berbagai unsur guna melakukan pendataan secara jemput bola. Para pendamping terdiri dari aparatur sipil negara (ASN), staf desa dan kelurahan, kader Dasawisma, pilar sosial, hingga tokoh agama.
“Lebih dari 4.000 orang terlibat sebagai pendamping. Tidak ada anggaran khusus yang dialokasikan. Semua bergerak secara sukarela setelah kami beri pemahaman tentang pentingnya digitalisasi bansos ini,” paparnya.
Khusus wilayah dengan keterbatasan sinyal, Pemkab Banyuwangi menjadwalkan warga untuk datang ke kantor desa secara bergiliran guna melakukan pendataan. Skema ini diterapkan agar akses jaringan dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kami atur jadwal antar desa, sehingga sinyal bisa dibagi dengan tertib. Tidak berebut agar tidak lemot,” tutur Ipuk.
Forum tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, di antaranya Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta kepala daerah lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia.
Sebelumnya, para peserta juga menerima pemaparan mengenai Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dari sejumlah pejabat tinggi negara. Hadir di antaranya Kepala Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.
Paparan tambahan disampaikan oleh Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.
Luhut menyampaikan bahwa setelah sukses piloting di Banyuwangi, tahapan implementasi Bansos Digital menjadi jauh lebih efisien.
“Dalam satu hingga dua bulan sudah bisa rampung. Targetnya Oktober nanti, bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo, program ini diterapkan di seluruh Indonesia,” ujar Luhut.(zul)
