Dalam arahannya, Ipuk menyampaikan terdapat delapan prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada Tahun 2027. Dari delapan prioritas tersebut, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi fokus utama karena dinilai memiliki peran strategis dalam menunjang kemajuan daerah.
“Ada delapan prioritas pembangunan dalam Musrenbang ini dan kami fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” ujar Ipuk.
Ipuk menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2027 akan menerapkan perubahan pola pengusulan program pembangunan. Hal ini dilakukan seiring kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan akibat berkurangnya Dana Transfer Daerah dari pemerintah pusat.
Untuk program infrastruktur, Ipuk menegaskan Pemkab Banyuwangi tetap mengupayakan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendanaan tersebut diprioritaskan untuk pembangunan jalan, jembatan, serta sarana penunjang lainnya.
Sementara itu, pengusulan program non-infrastruktur akan diarahkan dan dikomunikasikan kepada pemerintah pusat. Menurut Ipuk, langkah tersebut diambil karena sejumlah program yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah kini telah dialihkan penanganannya ke pemerintah pusat.
“Program non-infrastruktur pengajuannya kami alihkan ke pemerintah pusat, karena banyak program daerah yang saat ini ditangani oleh pusat,” kata Ipuk.
Dengan skema tersebut, Ipuk berharap pembangunan infrastruktur di Banyuwangi tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan fiskal daerah. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang adaptif agar program pembangunan dapat tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan anggaran.(zul)
