KILASJATIM.COM, Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengambil langkah serius untuk menekan angka stunting serta kematian ibu dan bayi. Sebanyak 1.200 tenaga kesehatan dilibatkan dalam gerakan terpadu penanganan kesehatan ibu dan anak.
Program bertajuk Jember Cinta Kesehatan Ibu dan Anak tersebut resmi diluncurkan di GOR PKPSO Kaliwates, Senin (26/1/2026). Program ini diharapkan mampu meningkatkan koordinasi lintas sektor, mulai dari tenaga kesehatan hingga aparat desa dan kecamatan.
Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan bahwa persoalan stunting serta tingginya angka kematian ibu dan bayi di Jember telah berada pada level krisis dan berpotensi mengancam masa depan generasi penerus.
Berdasarkan data satu dekade terakhir, Kabupaten Jember kerap menempati peringkat teratas di Jawa Timur dalam kasus stunting maupun Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
“Kalau mau kita biarkan, ini mengancam generasi penerus bangsa terutama di Jember. Karena itu kami bertekad penanganan ini tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri,” ujar Fawait.
Sebagai langkah strategis, Pemkab Jember membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Stunting, AKI, dan AKB yang bekerja dalam satu komando. Satgas tersebut melibatkan lintas sektor, mulai dari tenaga kesehatan, penyuluh keluarga berencana, kepala puskesmas, camat, hingga perangkat desa.
Tidak hanya sektor kesehatan, Fawait juga melibatkan pengawas sekolah dan kepala sekolah untuk penguatan pendataan, serta TNI dan Polri guna mendukung efektivitas pergerakan di lapangan.
“Selama ini puskesmas jalan sendiri, camat sendiri, rumah sakit sendiri. Mulai hari ini semua disatukan,” tambahnya.
Melalui skema kolaboratif ini, Bupati yang akrab disapa Gus Fawait tersebut menargetkan penurunan signifikan angka stunting serta kematian ibu dan bayi mulai tahun 2026. Bahkan, ia memasang target ambisius agar pada periode 2029–2030, Jember dapat masuk jajaran daerah dengan angka stunting terendah di Jawa Timur.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Pemkab Jember akan melakukan evaluasi secara berkala setiap tiga bulan. Penurunan angka stunting serta AKI dan AKB ditetapkan sebagai indikator utama kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), camat, hingga kepala puskesmas.
Selain itu, program ini juga akan diintegrasikan dengan layanan home care yang saat ini tengah disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Ini baru dalam sejarah, ada pergerakan penanganan stunting, AKI, dan AKB yang melibatkan semua pihak dan dibentuk dalam satu satgas. Mudah-mudahan ini efektif untuk menurunkan AKI, AKB, dan stunting,” kata Fawait.
Ia memastikan seluruh anggaran penanganan stunting dan kesehatan ibu-anak akan dikelola secara utuh dan terencana, tidak lagi terpecah seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Fawait juga menegaskan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi tenaga kesehatan di Jember tidak akan dipotong sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin anggaran benar-benar berdampak ke masyarakat, bukan habis untuk seminar dan pelatihan tanpa hasil nyata,” pungkasnya.(wan)
