KILASJATIM.COM, Jakarta – Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat sasaran karena dirancang sebagai program universal. Skema tersebut dinilai membuat anggaran negara justru lebih banyak mengalir ke daerah padat penduduk yang relatif tidak menghadapi persoalan gizi anak.
Dalam policy brief terbarunya, IDEAS mencatat sekitar dua pertiga penerima manfaat MBG terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, terutama wilayah aglomerasi seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Padahal, wilayah-wilayah tersebut memiliki tingkat konsumsi protein hewani yang relatif tinggi serta rasio pengeluaran pangan yang rendah.
“Desain MBG sebagai program universal lebih mencerminkan kepentingan politik dan elektoral dibandingkan urgensi kesehatan dan ekonomi,” ujar peneliti IDEAS, Yusuf Wibisono, dalam dokumen kebijakan tersebut.
Sebaliknya, IDEAS menilai daerah di luar Pulau Jawa yang memiliki tingkat konsumsi pangan bergizi rendah, seperti Yahukimo, Sumba Barat Daya, dan Kepulauan Aru, justru lebih membutuhkan intervensi negara. Namun, wilayah-wilayah tersebut hanya memperoleh porsi kecil dari program Makan Bergizi Gratis.
Atas kondisi tersebut, IDEAS mengusulkan agar pemerintah merombak desain MBG menjadi program bertarget berbasis wilayah (geographical targeting) agar lebih efektif dan berkeadilan. Menurut Yusuf, desain pelaksanaan MBG yang sangat tersentralisasi menyebabkan tingginya biaya program serta rendahnya manfaat yang benar-benar diterima anak-anak.
IDEAS mencatat hanya sekitar 63 persen anggaran MBG yang benar-benar berubah menjadi makanan bagi penerima manfaat. Dari pagu anggaran MBG dalam APBN 2026 sebesar Rp 267,4 triliun, sekitar Rp 85,2 triliun diperkirakan terserap untuk biaya operasional dan sewa peralatan Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan demikian, biaya program mencapai 37 persen, jauh di atas standar program nirlaba yang umumnya berada di kisaran 15–20 persen.
Selain tingginya biaya operasional, IDEAS juga menemukan nilai makanan yang diterima siswa kerap berada di bawah Rp 10 ribu per porsi, bahkan hanya sekitar Rp 6 ribu. Kondisi tersebut dinilai semakin memperburuk kualitas gizi, ditambah dengan dugaan adanya praktik perburuan rente dalam rantai pelaksanaan program MBG.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, IDEAS merekomendasikan desentralisasi pelaksanaan MBG dengan menjadikan sekolah, komite sekolah, serta orang tua siswa sebagai pelaksana utama di bawah pengawasan pemerintah daerah. Skema ini dinilai mampu menekan biaya, mendorong pemanfaatan pangan lokal, serta meningkatkan kualitas gizi makanan bagi siswa.(ara)
